.webp)
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengembangkan platform digital untuk memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia. Platform tersebut dilengkapi delapan mesin analitik untuk memantau transaksi ekspor secara lebih terintegrasi.
Delapan mesin analitik itu digunakan untuk mengolah sejumlah indikator, mulai dari harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, negara tujuan hingga penerimaan dari transaksi ekspor.
Managing Director Business 3 Danantara Asset Management Febriany Eddy mengatakan sistem tersebut dirancang untuk mencocokkan alur dokumen, pergerakan fisik komoditas hingga pembayaran secara menyeluruh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Platform ini untuk memastikan penguatan tata kelola supaya ada optimalisasi sumber daya negara Indonesia yang memberikan optimum value," kata Febriany dalam kegiatan Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Palembang, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, platform digital DSI tidak dibangun dari nol. Pihaknya mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai platform serta data yang sebelumnya telah tersedia di sejumlah kementerian.
Dengan sistem tersebut, DSI dapat memperluas kemampuan validasi harga, menelusuri pengiriman komoditas, hingga mengakses data negara tujuan ekspor melalui kerangka kerja pemerintah.
"Data-data yang ada kami integrasikan sehingga sistem bisa memperluas kemampuan validasi harga, penelusuran pengiriman, serta akses data negara tujuan," ujarnya.
Febriany mengatakan platform fase pertama telah diluncurkan. Namun, pengembangan dan pembaruan sistem masih dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan pengawasan.
Sejauh ini, platform DSI telah melacak sekitar 6.500 transaksi ekspor dengan total volume mencapai sekitar 90 juta ton. Transaksi tersebut tersebar di 50 pelabuhan, 25 provinsi, dan 100 negara tujuan.
Dari penelusuran awal tersebut, ditemukan potensi sekitar US$5 miliar yang masih membutuhkan proses validasi lebih lanjut sebelum dapat dikategorikan sebagai under invoicing.
DSI juga menyiapkan kerja sama dengan lembaga surveyor untuk memperkuat validasi data komoditas. Pemeriksaan tersebut mencakup proses pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium hingga hasil pengujian.Pengawasan tersebut tidak ditujukan untuk menghambat aktivitas ekspor.
"Ekspor yang benar tidak perlu khawatir karena PT DSI hanya memastikan kepatuhan, bukan mengganggu aktivitas usaha," kata Febriany.
Di sisi lain, Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono menilai penguatan sistem pengawasan diperlukan karena perdagangan SDA Indonesia masih menghadapi persoalan seperti under invoicing dan transfer pricing.
Menurut Edi, keberadaan DSI membuka peluang untuk membangun mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mengawasi harga, volume, pembayaran hingga tujuan ekspor.
"Keberadaan PT DSI membuka peluang membangun mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mengawasi harga, volume, pembayaran, dan tujuan ekspor," kata Edi.
Dia menyebut nilai ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy) mencapai sekitar US$66,13 miliar atau setara Rp1.171,49 triliun.
Dari 20 komoditas ekspor terbesar Indonesia, kata Edi, sebanyak 16 komoditas merupakan SDA yang belum berbentuk produk jadi. Kondisi itu dinilai menunjukkan pentingnya pengawasan agar besarnya aktivitas ekspor memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
Edi juga mendorong pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal sekaligus mengurangi intervensi manusia dalam proses evaluasi ekspor.
Menurutnya, teknologi tersebut dapat dipadukan dengan keterlibatan konsultan atau lembaga surveyor independen untuk memastikan kualitas dan kuantitas komoditas sesuai dengan dokumen perdagangan.
