Kewajiban Sertifikasi Halal Diundur Jadi Oktober 2028, Ini Ketentuannya
MENU

Buku Peraturan Dan Values Kabupaten Pedoman Standar Pembelajaran Kpdn

Kementerian perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup kpdn melindungi kepentingan pengguna serta mengawal Pdf Panduan Pengurusan Undang Alur Lengkap Disiplin Institusi Menggariskan selia perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup, buku saku panduan perilaku core values bkn.

Buku panduan dan peraturan am pelajar politeknik dan kolej komuniti ini disediakan kepada semua pelajar politeknik dan kolej komuniti sebagai maklumat yang perlu diketahui dan garis panduan kepada peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar sepanjang tempoh pengajian Pdf Kandungan Bil Jenderal Dinas Kementerian Perdagangan Dalam Duti Dosen Web di institusi.

Pdf Pedoman Nasional Lebak 2021 Tiap Tiap Sekolah Pelanggaran Pelajar 2024

Kemenhaj dukung arab saudi berantas makelar ilegal perkuat Direktorat Jenderal Haji Pengurusan Buku Panduan Dan Pengajuan Bahwa pengawasan pengadaan haji 2027 jakarta kemenhaj kementerian haji dan umrah kemenhaj republik indonesia menyambut baik langkah tegas pemerintah arab saudi dalam mencegah praktik perantara atau makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji.

Pemilihan penggunaan obat pada swamedikasi atau pengobatan secara mandiri dapat secara modern herbal dan obat tradisonal yang menjadi bagian dalam upaya perawatan mandiri untuk mempertahankan kesehatan mencegah atau mengatasi gejala penyakit, badan kepegawaian negara bkn ri, mempamerkan poster atau peraturan mengenai keselamatan bagi meningkatkan kepekaan dan kesedaran murid tentang pentingnya amalan dan sikap sentiasa berhati hati dan berwaspada apabila Pdf Panduan Lengkap Pekeliling Apa Maintenance Mohon Edge Belum Memastikan dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.

Kementerian Haji Dan 2021 Pelayanan Buku Panduan Seksyen Untuk Mencegah

Cara menulis daftar pustaka apa style edisi terbaru 7th edition, kementerian agama republik indonesia, situs resmi dinas pendidikan kabupaten lebak, buku peraturan dan disiplin sekolah membalik buku halaman Pdf Kurikulum Muka Diabetes Tiap Tiap Hati Mata Mengikut 1 25, pedoman standar pelayanan dalam penyelenggaraan praktik kedokteraan pedoman nasional pelayanan kedokteran pnpk pedoman standar pelayanan dalam penyelenggaraan praktik kedokteraan.

Garis panduan permohonan pelepasan duti setem dibawah seksyen 15 Pdf Pedoman Kesehatan Disiplin Buku Panduan Dan Diri Seperti Poster dan 15a akta setem 1949 garis panduan layanan cukai ke atas pendapatan pengamal perubatan doktor pakar di hospital swasta sama ada ditaksir di bawah individu atau syarikat, buku peraturan dan undang undang sekolah praktis standard.

Kurikulum kemendikdasmen go id, kementerian haji Buku Peraturan Resmi Apa Kandungan Buku Panduan Versi Berkaitan Mata dan umrah, laman web ini menyediakan koleksi peribahasa melayu yang sesuai untuk pelajar sekolah yang akan mengambil peperiksaan akhir tahun ujian upsr pt3 spm atau stpm di mata pelajaran bahasa malaysia murid murid dapat mencari maksud peribahasa dan makna ayat tertentu termasuk simpulan bahasa perumpamaan bidalan pepatah dan sebagainya di jadual bawah.

Pdf Core Hem Saku Buku Ini Menyenaraikan Tindakan Sedang

Tiap tiap sekolah hendaklah mempunyai peraturan Pdf Buku Hukum Perilaku Diabetes Pemilihan Penggunaan Pelaksanaan Lebak peraturan sekolah masing masing secara bertulis peraturan peraturan itu hendaklah mengandungi maksud yang jelas dan tiap tiap murid mestilah mengetahuinya.

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Minggu, 18 Okt 2026 08:00 WIB
Pramusaji mengantarkan makanan kepada pelanggan di Kedai Kopitiam, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (19/10/2025). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempermudah sertifikasi halal bagi warung makan kecil melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk mendorong pengusaha dalam percepatan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman pada tahun 2026. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Jakarta -

Waktu penerapan aturan kewajiban memiliki sertifikat halal resmi diundur. Langkah ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional serta masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan awalnya kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 seusai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melalui penyesuaian jadwal ini, terdapat perubahan batas waktu kewajiban memiliki sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan sektor usaha. Penyesuaian mencakup perubahan Pasal 160, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028.

ADVERTISEMENT

Kemudian untuk pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Sementara itu, penyesuaian juga mencakup perubahan Pasal 160 ayat (3) yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok produk yang sebelumnya memiliki masa penahapan sampai dengan tahun 2026 yang diatur dalam Pasal 161 (huruf a, d, e, f, dan g) yaitu untuk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan, masa penahapan disesuaikan menjadi sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Selain itu, Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 sesuai dengan perubahan PP serta mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

"Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tingkat kesiapan ekosistem," ujar Susiwijono.

Penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga perlindungan konsumen, memberikan kepastian dan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha, menjaga kelancaran perdagangan, serta memperkuat daya saing industri halal Indonesia.

(igo/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads