Permainan Viral Kegemaran Kalangan Mencipta Video Langkah Dari Orang

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kapolri Dai Bachtiar turut angkat bicara terkait 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Menurut Dai Bachtiar Prabowo kaget saat mengetahui dirinya diduga disadap. Meski begitu, lanjut dia, Prabowo mengapresiasi langkah sigap dari Kapolri.

"Iya, beliau (Prabowo) mengatakan bahwa 'saya ini terjadi kaget juga, shock' juga'. Dan beliau juga apresiasi kepada Kapolri, yang tentu dengan tindakannya yang secara profesional membongkar masalah-masalah yang ada dalam institusinya sendiri itu," ujar Dai Bachtar kepada wartawan saat dihubungi, Senin (9/11/2026).

Dia mengatakan, Prabowo mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi yang menindaklanjuti dan memproses dugaan penyadapan dirinya untuk mencegah adanya hal-hal lebih jauh lagi.

"Dan beliau juga bersyukur, ya istilahnya jauh ya, kalau kita dampaknya dari langkah-langkah atau tindakan pelanggaran hukum itu pada instabilitas keamanan nasional yang dikhawatirkan oleh Bapak Presiden. Nah, itu semua eh beliau sampaikan pada eh forum itu," kata Dai Bachtiar.

Dia menjelaskan, kedatangannya ke Hambalang bersama mantan Kapolri lainnya memang diundang oleh Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

"Saya memang kan diundang oleh PP Polri. Kumpul di PP Polri baru kita jalan ke Hambalang, kaitannya itu. Jadi satu per satu kita saling enggak tahu juga. Karena kalau kita merasa mantan Kapolri bagian dari itu, gitu aja toh. Jadi saya dapat undangannya dari PP Polri," ucap Dai Bachtiar.

Sebelumnya, jumlah jenderal polisi yang terlibat dalam kasus penyadapan nomor ponsel Prabowo bertambah. Sebelumnya hanya tiga, kini menjadi empat orang.

Tersangka baru adalah Irjen Slamet Uliandi (SU). Tiga tersangka lainnya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto mengatakan, penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka baru berdasarkan hasil gelar perkara.

"Penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," kata Suhermanto dalam konferensi pers, Kamis 5 November 2026.

Peran Slamet Uliandi dalam kasus ini adalah mengizinkan tersangka Ahrie Sonta menghapus jejak penyadapan Prabowo. Saat itu, Slamet Uliandi menjabat dewan pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," jelas Suhermanto.

Penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo dilakukan mulai 2025 hingga 2026. Tak hanya Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha ikut disadap.

Berbeda dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi, Slamet Uliandi tak ditahan. Tiga jenderal lainnya ditahan di Mako Brimob. Sebelumnya mereka ditahan di Rutan Mabes Polri.

Suhermanto mengungkapkan alasan Slamet Uliandi tidak ditahan. Dia menyebut, jenderal yang dikenal dengan julukan 'Kapten Jack' itu dalam kondisi sakit.

"Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," kata Suhermanto.

Dia menambahkan, Slamet Uliandi dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP.