Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah disorot dunia. Para ilmuwan menyebut perubahan iklim akibat aktivitas manusia telah memperparah dampaknya.
Laporan dari kelompok penelitian iklim World Weather Attribution mengungkapkan bahwa El Niño yang sangat kuat menjadi faktor dominan dalam menentukan tingkat curah hujan yang sangat rendah di Indonesia sejak Juli. Namun, perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia berkontribusi sekitar 1,6 derajat Celsius tambahan panas selama karhutla.
"Kondisi yang kita saksikan tahun ini tidak akan pernah terjadi di dunia tanpa kontribusi manusia terhadap perubahan iklim," ujar Theodore Keeping, seorang peneliti kebakaran hutan dan cuaca ekstrem di Imperial College London, dilansir Reuters.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2,88 Juta Hektare Terdampak Karhutla pada 2026
Berdasarkan data dari platform pemantauan geografis independen Nusantara Atlas, karhutla telah menghanguskan hampir 2,88 juta hektare wilayah Indonesia hanya dalam periode Januari hingga Oktober 2026. Lonjakan hampir 1 juta terjadi hanya pada Oktober saja.
Menurut Nusantara Atlas, luas lahan yang rusak akibat karhutla pada periode tersebut, 35 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Perbandingan ini dikaitkan dengan kali terakhir Indonesia menghadapi kondisi "super-El Niño" yang kuat.
Data Nusantara Atlas yang dihimpun dalam laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) juga mengungkapkan, di Papua Selatan saja, karhutla telah membakar 319.119,68 hektare. Namun, per Kamis (12/11/2026), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan masih ada 521 titik api serta lahan yang terbakar seluas 1.332 hektare. BNPB menyebut, Papua Selatan mengalami penurunan titik api sebesar 25% dibandingkan sebelumnya.
Penggundulan Hutan Memperparah Dampak
Peneliti kebakaran hutan di Universitas Melbourne, Pramudhian Firdaus, mengatakan bahwa September 2026 merupakan bulan September terkering kelima di Indonesia sejak 1991. Curah hujan berada di bawah normal di sekitar 84% wilayah negara.
Namun, faktor yang memperparah karhutla pada 2026 adalah penggundulan hutan secara besar-besaran dan pengeringan lahan gambut untuk industri dan pertanian.
"Bentang alam Indonesia telah berubah secara dramatis selama 30 tahun terakhir, dengan pengeringan lahan gambut dan deforestasi yang luas menciptakan bentang alam yang sangat rentan terhadap kebakaran," kata Firdaus.
Karhutla Meracuni Anak-anak
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan jumlah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah mencapai 401.586 kasus per 2 November 2026. Kelompok balita dan anak-anak yang menderita ISPA, bahkan telah mencapai 179.617 kasus.
Berdasarkan catatan Kemenkes, sebaran kasus ada di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota. Sebaran kelompoknya yaitu 91.913 kasus pada balita, 87.704 kasus pada anak usia 6-9 tahun, dan 56.092 kasus pada kelompok lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun.
Banyak pakar telah menyoroti dampak lain seperti hilangnya sumber pangan dan ruang aman bagi manusia dan makhluk hidup yang tinggal di lokasi karhutla. Di sisi lain, banyak satwa endemik yang populasinya kritis juga terancam karena habitatnya hilang.
"Saat ini orang utan dikategorikan dalam kelompok satwa liar Critically Endangered karena populasinya terus menurun akibat kerusakan habitat dan ekosistem sebagai dampak deforestasi, kebakaran hutan, serta perburuan liar," kata Prof Ronny Rachman Noor, Pakar Genetika Ekologi IPB University, dikutip Jumat (13/11/2026).
Ia menilai karhutla di Indonesia bukan lagi masalah lokal dan nasional, tetapi global. Ini karena karhutla telah mengganggu keseimbangan iklim, kesehatan, serta perekonomian global.
Menurutnya, banyak negara yang menuntut langkah nyata dari Indonesia untuk mengakhiri siklus tahunan karhutla, bukanlah hal yang berlebihan. Sebab, Indonesia memang perlu pencegahan kebakaran hutan secara berkelanjutan, menegakkan hukum yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, serta meningkatkan komitmen iklim global.
"(Indonesia perlu) meningkatkan transparansi data dan dampak agar dunia dapat membantu memantau, serta meningkatkan kerja sama regional untuk memperkuat koordinasi lintas batas guna mengurangi dampak kabut asap," tutur Prof Ronny.






























































