Kesan Ekonomi Tentang Diiktiraf Pelarian Myanmar Penangkapan Pengiktirafan Sumber

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat mengatakan, dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan sejumlah perwira tinggi Polri berpotensi melanggar ketentuan hukum berat dan mengarah pada pidana makar jika terbukti mengancam kedaulatan negara.

"Aparat penegak hukum perlu memperdalam dan meneliti lagi apakah tindakan ini sudah mengarah ke perbuatan makar. Itu poin utamanya," kata di saat ditemui wartawan, Senin (9/11/2026).

​Arief menyoroti tingginya risiko keamanan negara apabila tindak penyadapan tersebut melibatkan aktor luar negeri. Menurutnya, pemanfaatan informasi rahasia simbol negara oleh pihak asing merupakan ancaman fatal bagi kedaulatan Indonesia.

​"Hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo itu digunakan untuk apa? Jika ada pihak asing yang terlibat, ini sangat berbahaya karena mengancam kedaulatan negara dan sah masuk kategori tindak pidana makar," jelas dia.

​Namun, ia memberikan catatan terpisah terkait dugaan penyadapan terhadap elemen sipil, seperti tokoh ormas, pengurus partai politik, dan insan media. Jika motif di balik operasi gelap tersebut didorong oleh rivalitas perebutan kekuasaan domestik, Arief menilai perbuatan itu lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

​Ia menegaskan bahwa penyadapan tanpa dasar hukum tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang mana pun.

​"Penyadapan oleh aparat tanpa basis hukum adalah tindakan yang melanggar hukum, moral, etika, serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

​Arief juga menyentil pentingnya penegakan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan agar tidak ada institusi atau cabang kekuasaan yang bertindak absolut tanpa pengawasan.

Ia mendesak agar proses hukum dijalankan secara transparan demi memberikan kejelasan publik sekaligus menjadi preseden agar penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat tidak terulang.

​Mengenai kemungkinan dirinya turut menjadi sasaran penyadapan, Arief menanggapinya secara santai.

"Handphone saya mungkin juga disadap, tetapi saya tidak masalah karena tidak pernah melakukan kegiatan negatif, baik itu penyalahgunaan kewenangan maupun korupsi," kata dia.

Diketahui, sebelumnya, Polri telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus penyadapan tanpa prosedur ini, antara lain anggota Polri berinisial LSP, ASN, dan EH. Anggota polisi aktif berinisial LSP diketahui adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sementara ASN diketahui Ahrie Sonta Nasution, dan EH adalah Eko Hadi.

"Bahwa sampai saat ini, jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak empat orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," kata Suhermanto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Sebelumnya, Polisi telah menetapkan satu tersangka baru kasus penyadapan presiden. Irjen Pol berinisial SU (Slamet Uliandi) yang sebelumnya berstatus saksi kini telah ditetapkan tersangka.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto dalam jumpa pers, Kamis malam (5/11/2026) mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

"Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," katanya.