.webp)
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel tetap mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi terjadinya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumsel.
Herman Deru juga menegaskan akan meminta langsung tambahan kuota BBM bersubsidi apabila stok yang tersedia diperkirakan tidak mencukupi hingga penghujung tahun. Menurutnya, antrean BBM, khususnya Biosolar, dalam beberapa hari terakhir semakin panjang. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Beberapa hari belakangan ini kita tidak bisa tutup mata bahwa antrean semakin panjang," ujar Herman Deru, Selasa (8/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, lanjut Herman Deru, diketahui salah satu kendala yang terjadi berada pada distribusi bahan baku FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang digunakan dalam proses pencampuran atau blending Biosolar.
"Jadi ketika kita tanyakan dengan Pertamina Patra Niaga, ternyata memang ada hambatan di distribusi FAME-nya," katanya.
Herman Deru menerangkan keterlambatan tersebut terjadi karena bahan baku FAME berasal dari sejumlah vendor yang berada di berbagai daerah. Bahkan, beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan, sebagian pasokan harus didatangkan dari wilayah lain, salah satunya dari Panjang, Lampung, untuk memenuhi kebutuhan di Sumsel.
Karena itu, dia mendorong agar ke depan pasokan FAME dapat lebih banyak melibatkan vendor lokal. Hal tersebut dinilai memungkinkan karena Sumsel memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar.
"Kita juga upayakan agar vendor kenapa tidak dari lokal saja? Jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai, jauh-jauh itu. Karena kebun sawit kita ada 1,4 juta hektare," ujarnya.
Selain persoalan distribusi, Herman Deru juga menyoroti kuota BBM bersubsidi untuk Sumsel.
Herman Deru menyebut usulan kebutuhan BBM subsidi Sumsel mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter (KL), di luar Pertalite.
Untuk Pertalite, Sumsel mengusulkan sekitar 1,7 juta KL. Sementara itu, kuota Biosolar yang diterima disebut sekitar 630 ribu KL atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 655 ribu KL.
"Ini kan jadi terjadi fluktuasi distribusi yang kadang terhambat. Saya minta kerja sama yang harus selalu terjalin dan informasi ke masyarakat juga harus lugas sampainya, agar tidak saling menyalahkan," katanya.
Karena itu, Herman Deru meminta Pertamina tidak hanya berpatokan pada sisa kuota dalam melakukan distribusi hingga akhir tahun.
"Saya minta untuk yang di Sumsel, distribusi jangan berhitung dari sisa kuota. Jalankan saja. Tidak boleh kita diam dan tidak merasionalisasi kondisi ini. Kasihan orang antre, kasihan masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila kuota yang tersedia tidak mencukupi, Pemprov Sumsel akan berkoordinasi dan mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.
Di sisi lain, Herman Deru meminta pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi diperketat. Ia meminta aparat kepolisian menindak pelangsir maupun pengguna barcode ganda yang memanfaatkan BBM bersubsidi secara tidak semestinya.
"Pelangsir, barcode ganda, saya sudah minta kepada pihak kepolisian untuk segera diawasi dan ditindak," katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Menurutnya, subsidi harus diberikan kepada masyarakat yang memang berhak.
"Masyarakat yang kira-kira memang tidak layak pakai subsidi, ya jangan pakai subsidi," tegasnya.
Herman Deru juga menyinggung adanya kendaraan yang secara sengaja dimodifikasi agar dapat menggunakan Biosolar bersubsidi. Ia meminta pemilik kendaraan yang memenuhi spesifikasi kendaraan Euro 4 untuk menggunakan BBM yang sesuai dengan peruntukannya.
"Kalau memang mobilnya Euro 4, pakai Dex. Jangan Euro 4 diubah jadi Euro 2 lagi, injektornya diubah. Jangan juga," ujarnya.
Gubernur berharap sinergi antara Pemprov Sumsel, Pertamina, BPH Migas, kepolisian, dan instansi terkait dapat segera mengurai antrean di SPBU. Ia juga meminta masyarakat bersabar sembari memastikan distribusi BBM tetap berjalan dan stok tidak sampai kosong.
"Kepada masyarakat, kita sedikit bersabar menghadapi kondisi ini. Sabarnya itu untuk juga kita meyakini bahwa kita adalah yang berhak memakai subsidi atau nonsubsidi," pungkasnya.
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Ayub Ritto, menjelaskan pada Agustus dan September 2026 terjadi peningkatan permintaan, khususnya terhadap solar.
Menurut Ayub, peningkatan permintaan tersebut terjadi karena masyarakat maupun pelaku usaha mengejar distribusi pada akhir tahun, baik untuk kebutuhan angkutan orang maupun barang. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan permintaan yang cukup tajam pada Agustus dan September.
"Situasinya yang pertama, di bulan Agustus dan September ini Pertamina melihat ada beberapa peningkatan permintaan, khususnya solar. Permintaan solar ini meningkat karena mereka mengejar akhir tahun untuk distribusi orang ataupun barang. Jadi peningkatannya cukup tajam di bulan Agustus dan September," jelas Ayub.
Menanggapi arahan Gubernur Sumsel agar penyaluran BBM subsidi tetap kondusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumsel, Ayub mengatakan Pertamina pada prinsipnya akan tetap menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
Namun, ia menjelaskan bahwa Pertamina memiliki batasan dalam penyaluran BBM subsidi karena kuota tersebut ditetapkan oleh pemerintah.
"Kami dari Pertamina menyampaikan bahwa posisinya sebenarnya kan ada batasan. BBM subsidi ini kan seperti pupuk sebenarnya. Tidak bisa kami dari Pertamina menyalurkan lebih," jelasnya.
Karena itu, Pertamina meminta Pemerintah Provinsi Sumsel mendorong pemenuhan selisih kebutuhan BBM subsidi hingga akhir tahun kepada BPH Migas.
"Sehingga kami sampaikan ke pemerintah provinsi agar selisih kebutuhan supaya tercukupi sampai dengan akhir tahun ini bisa didorong ke BPH Migas," katanya.
Ayub menjelaskan, kuota BBM subsidi diawali dari usulan pemerintah kabupaten/kota yang kemudian dikumpulkan oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan kepada BPH Migas atau pemerintah untuk dibahas dan ditetapkan.
Menurutnya, karena BBM tersebut merupakan barang subsidi, penetapan kuotanya dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Besaran kuota yang ditetapkan kemudian menjadi dasar penyaluran BBM subsidi untuk tahun berjalan.
"Kuota itu menurut Ayub nanti turunnya, angka dalam rupiah itu turunnya dalam bentuk produk dan Pertamina adalah sebagai penyalur. Misalnya ditentukan 100, disalurkan 100," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pertamina hanya berperan sebagai penyalur. Sementara penentuan kuota bukan berada di tangan Pertamina, melainkan ditetapkan pemerintah.
"Pertamina hanya menyalurkan sesuai permintaan yang ditetapkan," ujarnya.
Terkait keterlambatan distribusi FAME yang menjadi salah satu kendala dalam beberapa waktu terakhir, Ayub menjelaskan bahwa FAME tidak diproduksi oleh Pertamina, melainkan dipasok oleh vendor.
"FAME ini kami tidak produksi. FAME itu vendor. Kalau vendor, saya yakin teman-teman paham, proses karena proses itu adalah kami berkontrak dengan pihak vendor, sehingga waktu kedatangannya pun sebenarnya sudah terjadwal oleh kami," jelasnya.
Menurut Ayub, apabila terjadi kendala dalam proses pengiriman FAME, Pertamina akan melakukan koordinasi dengan vendor untuk mengetahui penyebab keterlambatan tersebut.
"Ketika ada kendala, kami pasti tanya sama vendor kenapa ada kendala," pungkasnya.
Simak Video "Adu Kreativitas 9 Finalis di Grand Final Bright Gas Cooking Competition 2026"
Proses 24 Tahan Kebiasaan Kebiasaan Mengoptimalkan Proses Bersosial Memahami(dai/dai)
