.webp)
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan melakukan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di empat provinsi yang dinilai memiliki kerawanan tinggi. Keempat wilayah tersebut meliputi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Papua Selatan.
Upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui kolaborasi lintas sektor.
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penanganan telah dilakukan melalui sejumlah langkah teknis, mulai dari pembangunan sumur bor, pembuatan sekat kanal hingga pengaliran air dari sungai menuju kawasan rawan kebakaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Kalsel, misalnya, upaya penanganan dilakukan pada lahan seluas sekitar 13 ribu hektare. Sementara di Kalimantan Tengah, pemerintah memusatkan kegiatan penanganan di sejumlah kawasan yang menjadi sumber utama asap di Kota Palangka Raya.
"Di Kalimantan Tengah, instalasi utamanya berada di Palangkaraya. Kita menargetkan tiga poligon utama yang sejak dua minggu lalu sudah mulai dikerjakan bersama gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia," ujar Hanif dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Hal tersebut ia katakan usai rapat penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah di Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11).
Hanif menjelaskan, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Talawang Raya dengan luas penanganan sekitar 362 hektare. Selain itu, terdapat kawasan Sabaru, Sebangau, Barikin dan Buluh Merindu dengan luas sekitar 302 hektare yang juga berkontribusi terhadap munculnya asap di Palangkaraya.
Adapun pelaksanaan penanganan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, BPBD, Kepolisian Republik Indonesia, serta pelaku usaha dari berbagai sektor.
Dalam pembahasan terbaru, pemerintah juga menyiapkan penanganan di kawasan Pulang Pisau mulai dari Palangkaraya hingga Jembatan Tumbang Nusa sepanjang sekitar 12 kilometer.
Untuk wilayah tersebut, Kemenko Pangan akan menggandeng Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA), termasuk melibatkan berbagai perusahaan melalui Forum Kepala Teknik Tambang.
Hanif menyebutkan, pemerintah juga menerima usulan penambahan satu lokasi penanganan dari Wakil Bupati Kapuas, Dodo. Kawasan tersebut berada di sisi timur hingga tenggara Palangkaraya dan dinilai turut berpotensi memengaruhi kondisi asap di wilayah perkotaan.
"Jadi ada empat lokasi yang akan kita lakukan penanganan. Dua sudah berjalan dan dua lainnya akan segera kita kerjakan," jelasnya.
Menurut Hanif, keterlibatan seluruh unit usaha menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Tidak hanya perusahaan perkebunan dan kehutanan, sektor pertambangan juga didorong untuk mengambil tanggung jawab dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.
Ia menambahkan, karakteristik wilayah Palangkaraya yang didominasi ekosistem gambut membutuhkan penanganan khusus. Terlebih, sebagian kawasan gambut telah mengalami degradasi cukup berat sehingga rentan mengalami kekeringan dan kebakaran.
Karena itu, pembasahan lahan gambut harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh terputus. Sebab, jeda dalam proses pembasahan berpotensi membuat gambut kembali mengering sehingga mudah terbakar.
"Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan," tegasnya.
Sebagai langkah jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran juga merancang pengaturan tata air melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali air atau intake di sepanjang Sungai Kahayan.
"Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menaikkan dan mengalirkan air menuju kawasan yang rawan karhutla, sehingga kondisi kelembapan lahan gambut tetap terjaga," pungkasnya.
Lihat juga Video: Hujan Tak Padamkan Bara Api di Lahan Gambut Palangka Raya
