.webp)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antarnegara untuk mendukung penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT).
Hal ini dimungkinkan setelah DJP menandatangani kerja sama perpajakan dengan Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA).
Kerja sama ini dicapai dalam Competent Authorities Conference ke-13 di Kotor, Montenegro, pada 27-29 Oktober 2026. Dengan begitu, Indonesia menjadi negara ke-41 yang menandatangani GIR MCAA, berdasarkan daftar OECD per 1 Oktober 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keikutsertaan ini memberi Indonesia akses terhadap informasi perpajakan grup perusahaan multinasional untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan Pajak Minimum Global. Pertukaran informasi dijadwalkan mulai 2027, setelah masing-masing negara mitra memenuhi persyaratan dan mengaktifkan hubungan pertukaran," dikutip dari keterangan tertulis DJP, Selasa (10/11/2026)
Selain itu, Indonesia juga mendorong perluasan kerja sama penagihan pajak lintas negara untuk menghadapi tantangan perpajakan akibat meningkatnya mobilitas modal dan aset internasional.
Informasi Perusahaan Multinasional
Mengutip keterangan DJP, GIR merupakan laporan standar yang memuat informasi grup perusahaan multinasional dan penerapan aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE) di negara tempat mereka beroperasi.
Laporan ini digunakan untuk mengawasi pemenuhan Pajak Minimum Global oleh grup perusahaan dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro.
Melalui mekanisme pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI), otoritas pajak Indonesia dapat memperoleh laporan GIR dari negara mitra. Informasi ini digunakan untuk mengawasi kepatuhan dan penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia.
Mekanisme ini juga memudahkan wajib pajak. Melalui sistem pelaporan terpusat (central filing), grup perusahaan multinasional cukup menyampaikan laporan GIR di satu negara yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak perlu berulang kali melapor di berbagai negara.
"Pertukaran informasi dengan setiap negara mitra dapat dilakukan setelah otoritas pajak memenuhi persyaratan notifikasi kepada Sekretariat Co-ordinating Body. Kedua negara juga harus saling menetapkan sebagai pengirim dan penerima informasi," dikutip dari keterangan tertulis DJP
Seluruh informasi yang dipertukarkan wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh digunakan sesuai ketentuan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAAC).
Penandatanganan GIR MCAA menjadi bagian dari komitmen Indonesia memperkuat transparansi perpajakan internasional. Kesepakatan ini mengacu pada Pasal 6 MAAC yang telah diratifikasi Indonesia dan mendukung penerapan aturan GloBE sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.
Perluas Bantuan Penagihan Pajak Lintas Negara
Dalam konferensi yang sama, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama internasional dalam penagihan pajak lintas negara (cross-border assistance in recovery of tax claims).
Melalui forum tersebut, Indonesia mendorong kolaborasi antarotoritas pajak untuk mengatasi kendala penagihan pajak ketika aset atau pihak yang bertanggung jawab berada di luar negeri.
Kerja sama lintas negara dinilai penting seiring meningkatnya mobilitas modal dan aset internasional. Tanpa dukungan otoritas negara lain, penagihan pajak bisa terkendala karena aset maupun penanggung pajak berada di luar jangkauan kewenangan otoritas pajak Indonesia.
Indonesia juga mengajak yurisdiksi mitra yang masih memiliki reservasi terhadap ketentuan bantuan penagihan pajak dalam MAAC untuk mempertimbangkan pencabutan reservasi atau memperluas kerja sama melalui kesepakatan bilateral.
Selain itu, Indonesia mendorong pemanfaatan Model Manual yang disusun oleh Global Forum sebagai acuan dalam membangun prosedur teknis kerja sama bantuan penagihan pajak lintas negara.
(hns/hns)
