.webp)
Indonesia baru-baru ini resmi menjadi bagian dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebagai anggota, pemerintah RI disebut harus membayar iuran sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto ikut menanggapi hal tersebut. Airlangga menyebut iuran tersebut akan dibayar jika sudah tercapai perdamaian di Gaza.
"Ya, nanti kita bayar kalau sudah damai," ujar Airlangga saat ditemui usai mengisi acara di Ngaglik, Sleman, Jumat (6/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disinggung soal sumber dana untuk membayar iuran tersebut. Airlangga tak banyak bicara.
"Ya, dana kita punya banyaklah, negara punya," tuturnya.
Iuran Rp 16,7 T
Dikutip dari detikNews, kabar terkait iuran Rp 16,7 triliun itu tertuang dalam draf Piagam Dewan Perdamaian Gaza.
"Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh ketua," demikian draf Piagam tersebut, dikutip Bloomberg dalam laporannya.
"Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk negara anggota yang berkontribusi lebih dari US$ 1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama berlakunya piagam ini," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace akan digunakan salah satunya untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina. Sugiono menyebut Indonesia memutuskan berpartisipasi.
"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," kata Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1)
Untuk itu, para anggota Dewan Perdamaian diminta berpartisipasi dalam biaya rekonstruksi tersebut.
Rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ucap dia.
"Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap," tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan keikutsertaan Indonesia ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian tidak bersifat tetap. Indonesia, menurut dia, bisa menarik diri dari keanggotaan.
"Keanggotaan dalam keterangannya sifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan," kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2).
