.webp)
Rencana pelaksanaan pemungutan pajak digital pada 9 November 2026 yang disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menjadi perhatian publik. Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan bertambahnya beban masyarakat dalam melakukan transaksi digital.
Pernyataan Hashim itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin pada 29 Oktober 2026. Dia menyebut perbankan, perusahaan teknologi finansial atau fintech, hingga sejumlah platform digital akan dilibatkan dalam pemungutan pajak.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan merupakan jenis pajak baru. Mengutip penjelasan DJP, sistem tersebut merupakan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi ketentuan. Sistem itu juga telah mulai diterapkan sejak 25 September 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Waktu Penerapan Pajak Digital Dirasa Kurang Tepat
Pengamat ekonomi, Benjamin Gunawan, menilai kebijakan pajak digital perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kebijakannya, melainkan waktu penerapannya ketika daya beli masyarakat sedang mengalami tekanan.
"Jika rasio itu tolak ukurnya, maka memang pada dasarnya untuk dibandingkan dengan sekelas negara berkembang kita masih kecil rasionya. Hanya saja yang menjadi persoalan saat ini adalah kelas menengah kita itu jumlahnya kian menyusut. Daya beli tengah alami tekanan, dan memperluas cakupan pajak digital ke wilayah yang belum terjamah kian membebani masyarakat kita," kata Benjamin pada Rabu (4/11/2026)
Dia menilai pemerintah memang memiliki alasan untuk memperluas penerimaan pajak. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu memperhitungkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Saya menilai bukan kebijakannya yang tidak tepat, namun waktu kebijakan itu diterapkan atau timingnya kurang tepat untuk saat ini. Pajak digital akan membuat penyesuaian harga di level konsumen mengalami kenaikan. Terlebih jika banyak pedagang yang tidak membebankan pajak ke produk digital yang mereka jual," ujarnya.
Menurut Benjamin, apabila beban pajak diteruskan kepada konsumen melalui penyesuaian harga, masyarakat berpotensi mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengakses produk maupun layanan digital.
Dia juga memperingatkan kemungkinan dampak yang lebih luas apabila kebijakan tersebut menambah beban pengeluaran masyarakat. Benjamin menilai tekanan terhadap belanja masyarakat dapat berpengaruh terhadap daya beli hingga memicu inflasi.
"Kebijakan pajak digital yang segera akan berlaku ini jelas akan menekan belanja masyarakat, melemahkan daya beli, memicu inflasi hingga berpeluang memicu gelombang resistensi (penolakan)," ucapnya.
Kelas Menengah Dinilai Ikut Terdampak
Benjamin mengatakan dampak kebijakan tersebut perlu dilihat berdasarkan kondisi kelompok masyarakat yang menanggung beban pengeluaran. Menurutnya, penerapan pajak secara merata tidak serta-merta membuat dampaknya dirasakan sama oleh seluruh lapisan ekonomi.
"Pertaruhan ini ditepi jurang, karena kebijakan diambil saat kondisi ekonomi sedang tidak baik baik saja. Sebagian motor belanja masyarakat saat ini tengah digeser dari yang sebelumnya mengandalkan konsumsi rumah tangga, dialihkan sebagian ke belanja pemerintah," tuturnya.
Dia menilai kelas menengah dan menengah bawah berpotensi merasakan tekanan karena daya beli kelompok tersebut sedang menghadapi tantangan. Kondisi itu membuat tambahan pengeluaran, termasuk dari konsumsi produk digital, perlu diperhitungkan.
"Meskipun pajak digital ini diberlakukan sama rata, tetap saja kelas menengah dan menengah kebawah yang paling merasakan dampaknya," lanjut Benjamin.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Benjamin menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan insentif yang dapat meringankan beban masyarakat. Menurutnya, kompensasi diperlukan agar perluasan penerimaan pajak tidak justru membuat pengeluaran kelompok masyarakat tertentu semakin berat.
"Kebijakan ini perlu dibarengi dengan kebijakan insentif lain yang bisa dianggap sebagai kompensasi ke masyarakat. Namun kalau kebijakannya meringankan beban pajak di satu sisi, tetapi menambah beban yang lebih besar pada jenis pajak lainnya, maka masyarakat yang tetap dirugikan," jelasnya.
Benjamin juga menilai pemerintah perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan beban pengeluaran. Dia menyebut bantuan sosial maupun bentuk keringanan lain dapat menjadi salah satu upaya mitigasi, selama kebijakan tersebut benar-benar mampu membantu masyarakat yang terdampak.
Simak Video "Paket Stimulus Ekonomi Sudah Cair, Manfaatnya Mulai Kerasa Dimana-mana"
[Gambas:Video 20detik](astj/astj)
