.webp)
Saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kian bertambah. Kini, sudah ada delapan saksi yang mengajukan permohonan.
LPSK mengatakan permohonan yang diajukan masih dalam proses penelaahan. Mereka yang melapor masih berstatus saksi.
"LPSK menerima 8 (delapan) permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Kamis (12/11). Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga saat ini, belum ada saksi maupun tersangka yang mengajukan justice collaborator (JC). Dia menyebut seluruh permohonan akan diproses sesuai aturan.
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," ujarnya.
Koordinasi dengan Polri
LPSK akan menelaah jenis perlindungan yang dibutuhkan. Nantinya LPSK juga akan berkoordinasi dengan Polri.
"Seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para Pemohon," jelasnya.
"Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban," tambahnya.
Sebelumnya 6 Permohonan
Pada Selasa (10/11), Ketua LPSK Achmadi mengatakan pihaknya menerima enam permohonan perlindungan. Dia mengatakan saat itu masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026.
Dia menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan. LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum.
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11).
4 Tersangka
Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Dugaan penyadapan ilegal itu terjadi sejak 2025.
Para tersangka juga diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik, jurnalis hingga para pengusaha. Berikut empat orang tersangka dalam kasus ini:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Ahrie Sonta (sudah dipecat Polri, pangkat terakhir irjen)
- Irjen Eko Hadi Susanto
- Irjen Slamet Uliandi.
Simak juga Video 'Kapolri Suyudi Beberkan Peran Listyo cs Sadap Prabowo':
