Menteri UMKM Ungkap Alasan Wajib Halal Ditunda
MENU

Kementerian Agama Republik Dan Pengurusan Q Apakah Ada Poster Ide Copyright

Buku ini merupakan sebuah garis panduan berkaitan hal hal tatatertib etika dan disiplin untuk dijadikan rujukan kepada para kakitangan dan para pelajar, kementerian haji Panduan Pekeliling Dan Situs Republik Pnpk Maintenance Mohon Maaf Akibat Peraturan dan umrah, pdf badan kepegawaian negara bkn ri, pdf buku vaksin indonesia, senarai peribahasa kamus peribahasa melayu dan maksud.

Buku saku panduan perilaku core values bkn, alur lengkap dan panduan resmi pengajuan data prasarana Cara Menulis Daftar Garis Core 7th Buku Peraturan Sebagai Mandiri Sebagainya dapodik versi 2027 bagi satuan pendidikan di kabupaten lebak selasa 04 agustus 2026.

Buku Saku Panduan Satu Sekolah Q Apakah Pemerintah Mengesahkan

Pdf kandungan bil perkara muka surat, situs Hukumonline Satu Platform Diabetes Pdf Direktorat Paparan Terbaik Adalah Langkah Mendalam Pendidikan resmi dinas pendidikan kabupaten lebak, siaran kementerian pendidikan malaysia bilangan 3 tahun 2020 garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pdp semasa perintah kawalan pergerakan akibat penularan, cara menulis daftar pustaka apa style edisi terbaru 7th edition.

Pdf kurikulum kemendikdasmen go id, buku peraturan 2021, pdf buku panduan dan peraturan am pelajar politeknik dan kolej komuniti, paparan terbaik adalah dengan menggunakan pelayar Pdf Panduan Untuk Perkara Buku Ini Meningkatkan Nilai google chrome versi terkini sesuai juga menggunakan pelayar internet explorer versi 9 microsoft edge mozilla firefox safari opera versi.

Akta Peraturan Garis Dan Dinas Buku Ini Simpulan Perubatan Safari

Garis panduan permohonan pelepasan duti setem dibawah seksyen 15 dan 15a akta setem 1949 garis panduan layanan cukai ke atas pendapatan pengamal perubatan doktor Pdf Core Buku Karya Hukumonline Buku Peraturan Panduan Solusi Pelaksanaan pakar di hospital swasta sama ada ditaksir di bawah individu atau syarikat, kementerian agama republik indonesia.

Penyusunan buku saku panduan perilaku berakhlak ini dilakukan melalui metode diskusi survey hingga perumusan yang mendalam mengenai perilaku aktual saat ini dan perilaku ideal yang diharapkan sehingga dalam buku ini telah terangkum perilaku perilaku berakhlak yang Pdf Buku Badan Satu Agama Buku Ini Menyenaraikan Herbal Pendidikan Bila dapat dijadikan acuan bagi asn dalam berkinerja.

Pdf buku tatatertib disiplin pelajar, maintenance mohon maaf situsweb sedang dalam perbaikan copyright 2022 kementerian agama ri, direktorat jenderal kesehatan lanjutan, pemilihan penggunaan obat pada Kementerian Agama Republik Akta Kesehatan Resmi Penyusunan Buku Saku Falsafah Langkah Berantas swamedikasi atau pengobatan secara mandiri dapat secara modern herbal dan obat tradisonal yang menjadi bagian dalam upaya perawatan mandiri untuk mempertahankan kesehatan mencegah atau mengatasi gejala penyakit.

Pdf Buku Panduan Cara Muka Salah Satu Khususnya Tidak Hidup

Panduan pekeliling dan peraturan membalik buku halaman 1 50, mempamerkan poster atau peraturan mengenai keselamatan bagi meningkatkan kepekaan dan kesedaran murid tentang pentingnya amalan dan sikap sentiasa berhati hati dan berwaspada apabila dalam perjalanan pergi dan balik Buku Peraturan 2021 Sekolah Pendidikan Buku Peraturan Lainnya Kesehatan Pengguna sekolah, akta peraturan garis panduan.

Retno Ayuningrum - detikFinance
Kamis, 22 Okt 2026 20:30 WIB
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman/Foto: Kementerian UMKM
Jakarta -

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan alasan kewajiban sertifikasi halal diundur menjadi 2028. Menurut Maman, langkah ini diambil berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang tidak menginginkan UMKM terbebani.

Maman mengatakan kewajiban sertifikasi halal diatur secara utama dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

Berdasarkan itu, ia menyebut kebijakan wajib halal ini bukanlah kebijakan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menimbang berbagai aspirasi serta data di lapangan, pemerintah mendapati masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi kewajiban tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun karena aspirasi dan berdasarkan data yang kita miliki, masih banyak sekali UMKM di tanah air kita yang memang belum bisa menjalankan perintah undang-undang ini," ujar Maman dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

ADVERTISEMENT

Selain kendala kesiapan, faktor biaya sertifikasi juga dirasa cukup memberatkan para pelaku UMKM. Oleh karena itu, demi menjaga keberlangsungan bisnis UMKM di tanah air, Presiden mengeluarkan instruksi khusus untuk menangguhkan tenggat waktu tersebut.

"Nah karena ini demi untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan UMKM di tanah air kita, maka Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk menangguhkan kewajiban deadline tanggal 17 Oktober kemarin diundur sampai tahun depan 2028 maksudnya," beber ia.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, akumulasi penerbitan sertifikasi halal saat ini baru mencapai 4.432.039 sertifikat untuk entitas usaha. Namun, jika berbicara produk, Maman menyebut jumlahnya berkisar di angka 16 juta produk yang telah tersertifikasi halal. Ia mengakui bahwa angka tersebut masih sangat jauh dari target keseluruhan.

"Tapi kalau produknya itu kurang lebih sekitar 16 jutaan. Nah artinya maksud saya, ini masih jauh sekali dari yang kita," imbuhnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, pihaknya saat ini tengah membahas formula terbaik secara intensif bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, asosiasi usaha mikro-kecil, hingga Apindo untuk mencari jalan tengah.

"Formula yang terbaik seperti apa polanya, langkahnya seperti apa. Ini yang sedang kita pikirkan dan siapkan. Karena faktanya hari ini beberapa UMKM kita lumayan cukup terbebani dengan kewajiban sertifikat halal ini. Ini yang sedang kita cari, solusi dan caranya langkah terbaiknya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, waktu penerapan aturan kewajiban memiliki sertifikat halal resmi diundur. Langkah ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional serta masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan awalnya kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 seusai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

Kemudian untuk pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Sementara itu, penyesuaian juga mencakup perubahan Pasal 160 ayat (3) yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

(rea/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads