.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat kurang mampu hingga Desember 2026. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan total 30 kilogram beras untuk alokasi Oktober, November, dan Desember.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan Komoditi Beras di Kantor Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepuluan Riau (Kepri)
Zulkifli mengatakan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Masing-masing keluarga akan menerima 10 kilogram beras setiap bulan.
"Ini bantuannya dilanjutkan untuk Oktober, November, Desember. Desil satu, dua, tiga, empat, masing-masing 10 kilogram per bulan. Jadi tiga bulan 30 kilogram," kata Zulkifli, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, program bantuan pangan tersebut menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan total alokasi beras hampir 1 juta ton.
Dia berharap bantuan tersebut dapat memberikan kepastian bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, terutama di tengah kenaikan harga beras.
Zulkifli juga menyinggung kasus seorang ibu yang kedapatan mengambil beras di supermarket karena diduga tidak memiliki beras untuk dikonsumsi.
"Kalau mendesak Bulog belum bagi dia bisa datang ke kantor Bulog ngambil ya tunjukkan dia memang tidak mampu, jangan sampai ada kemarin tuh di TV saya lihat orang ambil beras itu kan kasian," ujarnya.
Dia meminta masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan agar memanfaatkan program bantuan pemerintah yang telah disediakan.
"Saya sudah memutuskan melalui rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Menteri Keuangan dan kementerian lainnya. Masyarakat desil satu sampai desil empat mendapatkan bantuan 30 kilogram sampai Desember mendatang. Jadi di rumah sudah ada stok hingga desember," ujarnya.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga beras melalui subsidi beras yang dijual di pasar tradisional.
Zulkifli menyebutkan, pemerintah mengalokasikan sekitar 1 juta ton beras untuk program tersebut. Beras yang seharusnya dijual dengan harga Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilogram akan disubsidi sehingga masyarakat bisa membelinya dengan harga Rp 13.100 per kilogram.
"Kalau ibu-ibu di pasar mau mencari beras murah, bisa mencari beras subsidi. Di pasar tradisional pasti ada. Satu kilonya Rp 13.100, satu kantong lima kilogram, jadi Rp 65.500," jelasnya.
Dia mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga beras akibat penurunan produksi padi selama musim kemarau. Menurutnya, meskipun hujan mulai turun, hasil panen baru diperkirakan tersedia pada Februari 2027 karena petani masih harus melalui proses penanaman.
"Agar ibu-ibu tidak kesulitan mendapatkan beras di tengah kenaikan harga, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 2.500 per kilogram. Jadi, masyarakat bisa membeli beras dengan harga lebih murah, yakni Rp 12.500 per kilogram," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga menjelaskan kebijakan pemanfaatan stok beras Bulog yang telah berusia lebih dari satu tahun. Pemerintah memiliki stok sekitar 380 ribu ton beras Bulog yang berusia lebih dari satu tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beras tersebut akan disalurkan kepada pelaku industri dan UMKM dengan harga Rp 11.000 per kilogram. Beras itu nantinya dapat diolah menjadi tepung untuk bahan baku pembuatan kue maupun bihun," ujarnya.
Menurut Zulkifli, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor, termasuk beras pecah yang sebelumnya didatangkan dari luar negeri.
"Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat ," ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam melalui ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan ternak.
Zulkifli menyebutkan, Bulog memiliki stok jagung sekitar 100 ribu hingga 150 ribu ton. Stok tersebut akan disalurkan kepada pelaku usaha peternakan, termasuk peternak ayam pedaging dan petelur, dengan harga Rp 5.500 per kilogram.
"Langkah itu dilakukan untuk menekan biaya produksi peternak di tengah kenaikan harga jagung akibat musim kemarau yang sempat mencapai Rp 7.000 hingga Rp 7.500 per kilogram," ujarnya.
Dia berharap ketersediaan jagung dengan harga lebih murah dapat membantu menekan biaya pakan sehingga harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen tetap terkendali.
Zulkifli juga mengungkapkan adanya perbedaan harga antara tingkat peternak dan pasar. Di sejumlah daerah, peternak mengeluhkan harga jual telur yang turun, sementara harga di tingkat konsumen justru masih tinggi.
"Kita lagi cek bersama Satgas Pangan dan Polri. Apa sebetulnya yang terjadi, kok di peternak atau petelurnya harganya turun, tapi di pasar harganya naik," ujarnya.
