.webp)
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan sebanyak 126 ribu orang meninggal dunia per tahun akibat tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Tingginya angka kematian tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat upaya pemberantasan TBC secara nasional.
Hal itu disampaikan Benjamin saat menghadiri kegiatan Hospital Leadership for TB Elimination di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/10/2026). Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat komitmen pimpinan rumah sakit dalam mendukung target eliminasi TBC di Jakarta pada 2030.
Benjamin mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan TBC di Indonesia. Menurutnya, penanganan penyakit tersebut menjadi salah satu tugas yang harus dipimpin langsung olehnya sebagai Wamenkes.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau (Presiden Prabowo) mendapatkan data ini ya, ada 126 ribu orang meninggal di Indonesia karena tuberkulosis. Lalu beliau memanggil saya, 'Tolong, kan kamu ahli paru. Selain tugasmu di Kemenkes sebagai Wamenkes, banyak yang lain, tambah salah satu tugas pokokmu pemberantasan TBC'," kata Benjamin.
Dia menegaskan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, hingga tenaga kesehatan.
Benjamin juga menyoroti tren kasus TBC di Indonesia. Dia menyebut proporsi kasus TBC Indonesia terhadap kasus global meningkat dari sekitar 7 persen pada 2010 menjadi 10 persen pada 2024.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius untuk menekan penularan penyakit TBC di masyarakat. Benjamin mengatakan capaian pengobatan TBC di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Dia mencontohkan, pada 2021, kasus TBC yang mendapatkan pengobatan baru mencapai 46 persen. Sementara pada tahun lalu, angkanya meningkat menjadi sekitar 80 persen.
"Artinya, seluruh rumah sakit di DKI ini maupun puskesmas telah melakukan percepatan kerja dua kali lipat dibanding 4 tahun lalu. Terima kasih ya, karena ini jasanya mereka ini," ujarnya.
Meski begitu, Benjamin menilai tantangan besar penanggulangan TBC tidak hanya terletak pada pengobatan pasien yang sudah ditemukan, tetapi juga pada pencegahan penularan. Dia menyoroti rendahnya cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) di Indonesia. Berdasarkan paparan yang disampaikannya, cakupan pencegahan TBC pada 2022 baru sekitar 1 persen.
Benjamin mencontohkan, suatu daerah dapat menemukan dan mengobati sebagian besar pasien TBC, tetapi jumlah kasus yang ditemukan berpotensi tetap tinggi pada tahun berikutnya apabila upaya pencegahan penularan tidak berjalan optimal.
"Jadi, gampangnya begini, Pak. Saya kan ke Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung penduduknya 3,8 juta orang. Yang sakit TBC 15 ribu orang, ditemukan kasus 97 persen karena bupatinya kerja sungguh-sungguh, yang diobati 95 persen. Tahun depan yang sakit 15 ribu lagi. Saya bilang, 'Pak Bupati, ini pasti ada yang masalah,'" tuturnya.
Untuk mempercepat penanganan TBC, Benjamin mengatakan pemerintah juga memperkuat upaya penemuan kasus melalui pemeriksaan aktif dan peningkatan fasilitas diagnosis.
Dalam paparannya, dia menyampaikan rencana agar seluruh puskesmas di DKI Jakarta mendapatkan alat diagnostik TBC.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mendistribusikan alat rontgen untuk mendukung pemeriksaan di berbagai wilayah, termasuk daerah yang sulit dijangkau.
Benjamin menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, disertai pengobatan yang tuntas dan pemberian terapi pencegahan bagi mereka yang memenuhi indikasi.
Dia juga meminta para pimpinan rumah sakit dan tenaga medis memberikan masukan apabila terdapat kebijakan penanganan TBC yang dinilai belum tepat. Upaya pemberantasan TBC harus dilakukan secara terintegrasi agar penemuan kasus tidak hanya diikuti pengobatan, tetapi juga pencegahan penularan.
Tonton juga video "Wamenkes Bicara Solusi Penumpukan Operasi Katarak Pakai BPJS di RI"
(bel/ygs)
