.webp)
Keterjangkauan obat dan vaksin di pasaran jadi sorotan di tengah makin melambungnya harga. Guna memastikan produk kesehatan tetap terjangkau oleh seluruh lapisan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerapkan aturan ketat terkait pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kemasan.
Kepala BPOM, Prof Taruna Ikrar menegaskan, penetapan HET merupakan domain Kementerian Kesehatan, tetapi BPOM bertindak tegas di tingkat regulasi label agar tidak ada permainan harga di tingkat konsumen.
"Itu tanggung jawab kami dalam itu. Maka, kita akan mempersyarakatkan seluruh obat-obat atau vaksin yang akan dijual itu harus melampirkan harga eceran tertinggi di labelnya," ungkap Taruna Ikrar dalam forum diskusi Health Corner detikcom, Senin (26/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mencegah Harga Obat Melonjak Tak Terkendali
Taruna menjelaskan, dengan dicantumkannya informasi HET secara terbuka pada label kemasan, pasien mendapat transparansi batas harga maksimum suatu produk obat maupun vaksin. Langkah transparan ini diharapkan menciptakan tata kelola harga yang lebih adil di pasaran.
"Nah jadi kalau misalnya dengan itu maka tentu lebih fair dalam hal pengelolaan harga. Tidak boleh ada yang terlalu tinggi karena ada standar maksimumnya," tegasnya.
"Itu caranya kami dari regulator, khususnya Badan POM membantu masyarakat supaya harga itu terjangkau," tambahnya.
 Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya di Health Corner Foto: Ari Saputra/detikHealth |
Industri Genjot Riset dan Kolaborasi Obat Terjangkau
Dari kacamata industri farmasi nasional, Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya mengungkapkan, penyediaan obat dan vaksin terjangkau membutuhkan proses riset dan pengembangan yang sangat panjang serta kolaborasi lintas sektor.
Guna menekan biaya serta mempercepat ketersediaan produk kesehatan baru di dalam negeri, pihak industri aktif menggandeng lembaga riset nasional maupun mitra global.
"Kami tentunya dari industri pasti akan mengupayakan untuk melakukan riset ya dan juga untuk memproduksi riset tadi sesuatu yang panjang," ujarnya.
"Dari sisi industri kami terus melakukan riset ya. Memang kita ada kerjasama juga dengan BRIN, kemudian dengan universitas atau lembaga riset yang dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Itu yang menjadikan konsep kami untuk ke depan bagaimana kita membuat suatu produk-produk baru," tambahnya.
Buka Akses Penjualan di Ritel Modern dan Pangkas Birokrasi Izin Obat Baru
Selain mendorong transparansi harga pada label, BPOM juga memperluas jangkauan dan kemudahan akses untuk mendapatkan produk kesehatan harian melalui regulasi terbaru.
BPOM telah menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 5 yang mengizinkan penjualan produk-produk tertentu di jaringan ritel modern.
Selain itu, komitmen BPOM lainnya dalam hal memberikan akses obat-obatan masyarakat ialah memangkas kerumitan sertifikasi dan lisensi obat.
BPOM telah memangkas durasi evaluasi izin edar obat inovatif dari 300 hari kerja menjadi hanya 90 hari kerja demi mempercepat ketersediaan obat.
"Kita punya tekad menginginkan tentu semua hal yang dibutuhkan rakyat ini bisa mendapatkan ketersediaan akses dan kalau perlu harganya dengan baik dengan cara membantu mempercepat sertifikasi licensing dan izin," imbuhnya.
