.webp)
Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Maruhum Lumban Tobing meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) mempercepat penerapan label yang menginformasikan suatu produk bebas BPA (Bisphenol A), berpotensi mengandung BPA, atau mengandung BPA.
BPOM sendiri akan mulai memberlakukan kebijakan ini pada tahun 2028. Namun, menurut KKI, periode ini tergolong lama untuk perlindungan konsumen, pasalnya masih ada produsen produknya melanggar ketentuan soal migrasi BPA.
"Dan akhirnya BPOM mengeluarkan aturan di tahun 2024 yang memberlakukan harus ada label informasi tentang ini mengandung BPA. Sayangnya, izin Pak Kepala BPOM, ini berlakunya baru 2028," kata David Tobing dalam acara detikcom Leaders Forum, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait hal ini, BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemasan Pangan yang menggantikan PerBPOM Nomor 20 Tahun 2019. Beberapa aturan diperketat, termasuk batas migrasi bahan kemasan pangan.
Salah satu perubahan dalam peraturan tersebut adalah batas migrasi BPA atau bisphenol A pada kemasan polikarbonat, yang diperketat dari 0,6 mg/kg menjadi 0,05 mg/kg.
"Karena dengan adanya aturan baru ini, harusnya itu bisa dipercepat. Karena kalau 2028 baru dikasih label informasi, aturan baru ini saja sudah lebih maju. Karena tahun depan sudah bukan 0,6 mg/kg lagi, tapi 0,3 mg/kg (migrasi BPA)," katanya.
KKI mengapresiasi langkah yang diambil BPOM terkait perlindungan konsumen dari paparan zat-zat kemasan pangan.
"Kami sangat mengapresiasi, karena dengan begini konsumen tentunya terlindungi. Selain mungkin dia kalau salah mengonsumsi, itu mungkin kesadarannya dia yang kurang," katanya.
"Tapi paling tidak, sebagai regulator, BPOM telah menunjukkan bahwa mereka ini tujuannya melindungi konsumen dengan mengatur tadi kemasannya," tutupnya.
