.webp)
Proses mediasi gugatan wanprestasi antara Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gagal. Meski upaya perdamaian menemui jalan buntu, pihak Sarwendah mengaku tidak kecewa dengan hasil mediasi tersebut.
Kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, mengatakan penolakan terhadap tawaran perdamaian merupakan hal biasa dalam proses mediasi. Namun, ia menyayangkan pihak Ruben yang dinilai tidak memenuhi kehadiran dalam agenda mediasi lanjutan.
"Apapun penolakannya, itu hal yang biasa dalam mediasi. Sepakat, tidak sepakat, berdamai atau tidak berdamai, itu hal biasa. Namun, itu berbeda dengan kehadiran. Kehadiran itu menunjukkan kalau kita beritikad baik dan menghormati ranah persidangan," ujar Jaenudin di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jaenudin memastikan, pihaknya sudah menyampaikan penolakan terhadap tawaran perdamaian Ruben secara tertulis kepada mediator. Menurutnya, tanggapan tersebut bahkan sudah dikirimkan sejak pekan sebelumnya.
"Mediasi memang gagal dan kita sudah memberikan secara tertulisnya. Kita sudah share di grup. Terkait mediasi minggu yang lalu, kita sudah sampaikan bentuk tanggapan bahwa kita memang menolak tawaran perdamaian dari pihak RO," jelasnya.
Meski begitu, Jaenudin menegaskan, Sarwendah tidak merasa kecewa dengan gagalnya mediasi tersebut. Ia justru menilai persoalan kehadiran para pihak seharusnya menjadi perhatian hakim mediator.
"Karena dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah dijelaskan tata cara mediator dan siapa yang harus hadir. Kalau tidak hadir, harus ada alasannya dengan jelas," tegas Jaenudin.
Dalam kesempatan itu, Jaenudin juga membeberkan isi tawaran perdamaian yang diajukan pihak Ruben. Menurutnya, pihak Ruben mengakui bahwa utang di salah satu bank merupakan tanggung jawab kedua belah pihak. Namun, dalam penjelasan berikutnya, pembayaran cicilan justru dipersilakan untuk dilakukan oleh Sarwendah.
"Intinya dari pihak RO memberikan usulan perdamaian sekaligus jawaban. Isinya memang dia mengakui terkait utang di bank itu merupakan tanggung jawab para pihak. Namun, di paragraf berikutnya dia mempersilakan agar itu dibayarkan oleh Sarwendah karena menganggap itu asetnya Sarwendah," bebernya.
Jaenudin menilai, tawaran tersebut belum memberikan solusi konkret terkait pembagian tanggung jawab pembayaran utang. Menurutnya, jika memang menjadi tanggung jawab bersama, seharusnya ada bentuk kesepakatan mengenai pembayarannya.
"Kalau memang itu tanggung jawab para pihak, harusnya di paragraf berikutnya tidak menjelaskan seperti itu. Paling tidak mungkin bahasanya, 'Oke, mungkin setengahnya kamu bayarkan dulu, nanti sisanya saya'. Itu kan solusi," tuturnya.
Ia juga menilai seharusnya ada kesepakatan yang lebih jelas, misalnya Sarwendah membayarkan kewajiban terlebih dahulu dan pihak Ruben bertanggung jawab mengganti bagiannya ketika sudah memiliki dana.
"Jadi bukan hanya pengakuan itu tanggung jawab para pihak, tapi implementasinya tidak ada," pungkasnya.
Gugatan wanprestasi tersebut dilayangkan Sarwendah terkait persoalan pembayaran cicilan rumah melalui salah satu bank dengan nilai yang disebut mencapai Rp 12,4 miliar hingga Rp 13 miliar. Setelah mediasi dinyatakan gagal, perkara keduanya akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.
