.webp)
Menteri Perindustrian (Menperin), Sarmuji, buka suara soal demonstrasi di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Aksi tersebut diketahui dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dengan tuntutan kepada perusahaan untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Sarmuji sendiri mengaku telah menerima laporan terkait tuntutan tersebut. Ia juga terbuka jika harus melakukan kunjungan pabrik secara langsung.
"Kita terima informasinya, tapi tentu saja penyelesaiannya tidak hanya ada di Kementerian Pendustrian. Nanti kita cek kalau perlu ada kita mengunjungi di luar Kementerian Pendustrian, pasti kita lakukan," jelas Sarmuji kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sarmuji menilai, tuntutan terkait serapan tenaga lokal harus dilihat dari dua sudut pandang. Menurutnya, seringkali perusahaan merasa cukup dengan jumlah tenaga kerja lokal yang terserap.
"Kadang-kadang perspektif yang POV-nya beda, point of view-nya kadang berbeda ya antara industri. Industri merasa sudah, sementara masyarakat merasa belum cukup. Ini kan sesuatu yang harus dipertemukan ini, penjelasan yang harus sama-sama satu frekuensi. Jangan sampai berbeda frekuensi, kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem," pungkasnya.
Persoalan di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat, bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan catatan detikcom, pabrik tersebut sebelumnya juga sempat dikabarkan mengalami aksi premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas).
Hal itu pernah disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungannya ke Shenzhen, China. Ia meminta pemerintah bertindak tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oknum ormas.
Menurutnya, jaminan keamanan menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi ke Indonesia.
"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy seperti dikutip dari detikOto.
"Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," tambah dia.
(acd/acd)
