Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa kedisilipinan Standar Operasional Prosesur (SOP) dalam menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi hal penting. Hal itu demi menjaga kelaikan program MBG bagi penerima manfaat.
"Aku lihat memang adalah terkait kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Kayak di Malang kemarin," ujar Sudaryono kepada wartawan di Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11/2026).
Sudaryono pun menduga keracunan akibat MBG disebabkan oleh kualitas bahan baku yang kurang layak untuk dikonsumsi. Di luar itu, langkah SPPG mengelola ataupun menyimpan bahan baku dinilai juga kurang memenuhi SOP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menduga bahwa bahan bakunya itu tidak dalam kualitas yang baik. Dibeli (bahan baku) dalam kualitas yang tidak terlalu baik, kemudian disimpan, cara nyimpannya juga salah dan tidak sesuai dengan SOP," tegasnya.
Sudaryono mengaku bahwa BGN telah meningkatkan sistem pengawasan di keseluruhan dapur MBG termasuk melakukan pemantauan secara real time aktivitas SPPG.
"Sebetulnya kami sudah meningkatkan fungsi pengawasan. Baik itu pengawasan ada tim tersendiri yang mengawasi SPPG-SPPG, termasuk kita sudah melakukan zoom, apel setiap dini hari jam 02.00 sampai jam 04.00 selalu ada kita zoom, memastikan itu," bebernya.
Upaya pemantauan secara berkala itu diharapkan mampu mengawasi sekaligus memastikan bahan baku, distribusi, hingga waktu mengonsumsi menu MBG.
"Sejauh ini sudah lumayan bagus. Mayoritas sudah sesuai dengan SOP yang kita lakukan," tandasnya.
Meski demikian, Sudaryono tak menutupi adanya oknum tertentu yang mempunyai motif mendapatkan keuntungan dari pencarian atau pembelian bahan baku tak sesuai SOP.
"Hanya memang kadang-kadang adalah misalnya oknum-oknum tertentu di dapur-dapur itu kemudian mungkin, ya, kemudian mencari bahan baku yang harganya miring lah," ujarnya.
Padahal menurut Sudaryono, dapur MBG wajib membeli bahan baku yang telah ditentukan. Jika itu benar-benar diterapkan, maka sangat minim adanya insiden keracunan penerima manfaat.
"Cuman kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu yang ada di dapur itu kemudian menginginkan keuntungan lebih dengan cara mengambil untung dari bahan," tuturnya.
"Ini kami tertibkan, intinya kami tidak segan-segan dapur-dapur yang tidak sesuai standar, tidak punya sertifikasi higienis dan sanitasi, kami tutup," pungkasnya.























































