Kalangan pengusaha mengkhawatirkan kebijakan dana cadangan pesangon akan menambah beban dunia usaha. Pasalnya, pengusaha saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, dunia usaha tengah menghadapi tekanan berlapis, mulai dari kenaikan biaya bahan baku, energi, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah.
"Belum lagi kami disuruh untuk membayar iuran dana cadangan pesangon. Itu semua adalah beban daripada pengusaha," kata Sarman saat ditemui di JICC, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sarman mengatakan, pengusaha masih menunggu sosialisasi dan aturan teknis dari pemerintah terkait pelaksanaan dana cadangan pesangon. Ia meminta agar kebijakan tersebut tidak tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah berjalan.
"Kami juga sedang menunggu apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih. Karena kan sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Nanti sekarang ada lagi yang namanya jaminan pesangon," ujarnya.
Selain itu, Sarman meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon, termasuk lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola. Da menyarankan pemerintah sebaiknya memanfaatkan lembaga yang sudah ada daripada membentuk lembaga baru. Hal ini mengingat sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan telah berjalan selama ini.
"Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa tidak disatukan saja? Kenapa harus ada lagi yang namanya lembaga-lembaga lain?" tuturnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan dana cadangan pesangon dikelola BPJS, Sarman menyatakan hal tersebut memungkinkan. Namun, ia menegaskan pengusaha masih membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya.
"Bisa, bisa juga seperti itu. Tapi ini memang perlu saya bilang tadi, kami kan belum tahu gambarannya bagaimana, lembaganya bagaimana, tata cara pengelolaannya bagaimana, kita kan enggak tahu. Jadi ya kami menunggu," imbuhnya.
Sebagai informasi, Kewajiban penyediaan dan pembayaran dana cadangan pesangon bagi pengusaha mulai berlaku paling lambat 28 Oktober 2027. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
(ily/hal)




















































