The Beginner S Buying Platforms Your Crypto Gateway Every Bank Get

Liputan6.com, Jakarta - Penyelenggaraan SEA Games 2027 di Malaysia mulai menuai sorotan. Sejumlah cabang olahraga (cabor) unggulan Indonesia dipastikan tidak masuk dalam daftar pertandingan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan bagi seluruh negara peserta, bahkan memunculkan wacana agar Indonesia mempertimbangkan opsi boikot.

Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Sambo Indonesia (PP Persambi) sekaligus Komite Eksekutif NOC Indonesia, Krisna Bayu, menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai perubahan program pertandingan biasa.

Menurutnya, pencoretan sejumlah cabor dan pengurangan nomor pertandingan menyangkut kepentingan atlet, masa depan olahraga Asia Tenggara, hingga martabat negara-negara peserta.

Krisna mempertanyakan komitmen tuan rumah dan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF) dalam menjaga prinsip keadilan. Ia menegaskan, SEA Games seharusnya menjadi ajang persahabatan dan persaingan sehat, bukan kompetisi yang memberikan keuntungan lebih besar kepada negara penyelenggara.

"SEA Games dibangun untuk persahabatan, solidaritas, persaingan sehat, dan semangat fair play. Bukan untuk menjadi panggung yang lebih menguntungkan kepentingan tuan rumah," ujar Krisna dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Ia juga menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait tanggung jawab Malaysia sebagai tuan rumah dan keputusan yang diambil SEAGF dalam menentukan cabang olahraga serta nomor pertandingan.

Kondisi tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai langkah yang perlu diambil Indonesia. Krisna menilai sudah waktunya pemerintah, NOC Indonesia, dan pemangku kepentingan olahraga nasional mempertimbangkan sikap yang tepat dalam menghadapi situasi ini.

Bahkan, ia secara terbuka mengangkat kemungkinan boikot sebagai salah satu opsi apabila persoalan keadilan dalam penyelenggaraan SEA Games tidak mendapatkan perhatian serius.

"Apakah Indonesia perlu mengambil sikap tegas? Apakah boikot menjadi pilihan? Ataukah sudah waktunya SEAGF melakukan reformasi besar-besaran?" katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan SEA Games 2027 tidak semata-mata berkaitan dengan peluang Indonesia meraih medali, tetapi juga menyangkut prinsip kesetaraan dalam kompetisi olahraga regional.

Sebelumnya, NOC Indonesia juga telah menyoroti potensi kerugian yang dialami atlet Merah Putih akibat tidak dipertandingkannya sejumlah cabang olahraga unggulan.

Beberapa di antaranya adalah panjat tebing, dayung, dan voli pantai yang selama ini menjadi salah satu andalan Indonesia dalam perburuan medali di ajang multievent Asia Tenggara.

Selain itu, nomor beregu putra dan putri bulu tangkis juga dipastikan tidak dipertandingkan pada SEA Games 2027. Keputusan ini menjadi perhatian mengingat bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki tradisi prestasi kuat bagi Indonesia.

Berdasarkan keputusan SEAGF dalam rapat Executive Committee pada 30 Oktober 2026, SEA Games ke-34 di Malaysia akan mempertandingkan 473 nomor dari 43 cabang olahraga.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan SEA Games 2025 di Thailand yang menggelar sekitar 50 cabang olahraga dengan total 573 nomor pertandingan.

Artinya, terdapat pengurangan sekitar 100 nomor pertandingan dan tujuh cabang olahraga dibandingkan edisi sebelumnya.

Selain panjat tebing, dayung, dan voli pantai, sejumlah cabang olahraga lainnya juga tidak masuk dalam daftar pertandingan. Di antaranya gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, dan triathlon.

Krisna menegaskan, persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat berdasarkan potensi perolehan medali masing-masing negara.

Menurutnya, hak dan kesempatan atlet untuk berkompetisi harus menjadi perhatian utama. Sebab, SEA Games seharusnya menjadi wadah pembinaan dan pengembangan olahraga di kawasan Asia Tenggara.

"Jangan hanya melihat persoalan ini dari jumlah medali. Mari bicara tentang keadilan bagi atlet dan masa depan olahraga Asia Tenggara," pungkasnya.