.webp)
Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi bantuan perbaikan 10.000 rumah pada 2026, meningkat drastis dari 1.346 unit pada tahun sebelumnya. Pemerintah daerah kini mempercepat pengerjaan agar bantuan tersebut segera mewujudkan hunian layak bagi warga penerima.
Hingga 23 Oktober 2026, sebanyak 7.087 unit telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK). Dana bantuan untuk unit-unit tersebut pun telah disalurkan ke rekening masing-masing penerima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, penyaluran dana bukan berarti perbaikan rumah telah rampung. Berdasarkan paparan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagian penerima masih dalam proses pengerjaan dan pengiriman material. Penyelesaian fisik menjadi fokus utama yang harus segera dipacu.
Perkembangan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah ini dibahas dalam rapat di Ruang Soekarno-Hatta, Cibinong, Sabtu (24/10/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Menteri PKP.
Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta jajaran pemerintah daerah dan pelaksana di lapangan untuk memperkuat sinergi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan pekerjaan, memetakan kendala, serta memperbaiki koordinasi antarpihak.
"Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian PKP atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bogor. Ini adalah amanah yang harus kita tuntaskan bersama agar masyarakat segera merasakan manfaatnya dan memiliki hunian yang layak," ujar Rudy.
Percepatan ini melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, tenaga pendamping, hingga pelaksana pekerjaan. Pemkab Bogor berkomitmen untuk terus memantau proses perbaikan agar berjalan sesuai ketentuan serta mengawal penyelesaiannya hingga akhir 2026.
Dalam pemaparan program, perwakilan Kementerian PKP Sarmentua Sinaga menyampaikan bahwa peningkatan alokasi bantuan merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor.
Jumlah bantuan tahun ini mencapai hampir 7,5 kali lipat dari alokasi 2025. Besarnya cakupan program menuntut kelancaran pengerjaan dan pengawasan ketat agar dana yang telah diterima warga benar-benar terwujud menjadi hunian yang layak.
Manfaat BSPS juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi di sekitar penerima. Pekerjaan perbaikan ini melibatkan tenaga kerja lokal, tukang, serta toko penyedia bahan bangunan di wilayah setempat.
Oleh karena itu, Kementerian PKP menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan fisik dan pengawasan bersama. Penyelesaian rumah diharapkan berjalan beriringan dengan pergerakan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan material bangunan.
(sud/sud)
