.webp)
Ketua Parlemen Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, mengecam keras para pejabat Amerika Serikat (AS) karena menekan Iran. Tekanan para pejabat AS disebut demi mendapatkan konsesi yang menurutnya tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan yang sebelumnya ditandatangani oleh Washington dan Teheran.
"Pihak Amerika beranggapan bahwa dengan menekan Iran lebih keras, mereka akan memperoleh konsesi yang sebenarnya tidak pernah tercakup dalam kesepakatan tersebut," tulis Ghalibaf dalam sebuah unggahan di media sosial dilansir Anadolu Agency, Rabu (19/8/2026).
Ghalibaf menegaskan bahwa Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth "sama sekali tidak kompeten untuk posisi mereka," seraya menambahkan: "Berhentilah berharap 'gerombolan badut' itu bisa melakukan trik ajaib dan membereskan kekacauan yang telah kalian perbuat."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman--melalui mediator dari Pakistan dan Qatar--untuk mengakhiri permusuhan dan memulai perundingan guna mencapai penyelesaian melalui negosiasi.
Namun, perundingan tersebut kemudian macet di tengah perselisihan yang terus berlanjut mengenai ketentuan nota kesepahaman serta masalah pelayaran di Selat Hormuz, sebuah jalur vital bagi ekspor energi global.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pihaknya tidak lagi memiliki jadwal untuk bernegosiasi dengan Iran.
"Tidak ada pembicaraan atau percakapan yang sedang berlangsung atau pun yang dijadwalkan dengan Republik Islam Iran," kata Trump dilansir AFP, Selasa (18/8).
Trump mengatakan kebijakan militer AS di Iran juga tidak akan berubah. Trump menyebut blokade angkatan laut AS di Selat Hormuz dan pelabuhan-pelabuhan Iran tetap berlaku.
"Blokade angkatan laut tetap berlaku sepenuhnya," ujar Trump.
"Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau laut telah disingkirkan atau diledakkan," sambungnya.
Trump mengunggah peta di Truth Social yang menampilkan Selat Hormuz sebagai 'wilayah baru AS', sembari menekankan ancamannya untuk mengklaim kedaulatan atas jalur perairan vital tersebut.
