Pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di Jambi mencapai 24.119 kasus. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi kini mulai mempersiapkan penertiban menjelang penerapan kebijakan Zero ODOL pada Januari 2027.
Data Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) mencatat, sebanyak 24.119 kendaraan melanggar ketentuan dimensi dan muatan dari total 146.026 kendaraan yang diperiksa sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 16,5 persen dari keseluruhan kendaraan yang menjalani pemeriksaan.
Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, mengatakan penerapan Zero ODOL akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Saat ini, berbagai persiapan mulai dilakukan, termasuk pembenahan fasilitas penimbangan dan peningkatan kemampuan petugas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insyaallah ini akan kita laksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Jadi, saya mau katakan ini memanaskan mesin. Semua perangkat yang kita anggap menjadi pendukung untuk melakukan penegakan hukum di tahun 2027 ini terus kita lakukan pembenahan," kata Benny kepada wartawan, Jumat (6/11/2026)
Dia menyebut kendaraan ODOL menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan jalan. Selain mempercepat kerusakan infrastruktur, kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih juga berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memberikan pembekalan kepada petugas. Persiapan juga dilakukan melalui perbaikan jembatan timbang yang menjadi salah satu sarana pengawasan kendaraan angkutan barang.
Benny mengatakan seluruh perangkat penegakan hukum harus dipastikan siap sebelum kebijakan Zero ODOL diberlakukan.
"Termasuk jembatan timbang di seluruh Indonesia sudah dilakukan perbaikan. Jadi, semua kita persiapkan agar ketika kebijakan ini mulai diterapkan, perangkat penegakan hukum sudah siap," ujarnya.
Benny berharap penertiban ODOL nantinya tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas di lapangan. Pemilik kendaraan, perusahaan angkutan barang dan masyarakat juga diminta ikut mendukung penerapan aturan tersebut.
Dia menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan dimensi dan muatan kendaraan penting untuk menjaga infrastruktur jalan sekaligus mengurangi risiko kecelakaan.
Melalui kebijakan Zero ODOL yang ditargetkan mulai berlaku Januari 2027, pemerintah berharap kendaraan angkutan barang dapat beroperasi sesuai ketentuan. Dengan begitu, kerusakan jalan akibat kelebihan muatan dan risiko kecelakaan dapat ditekan.
"Kita berharap melalui penerapan Zero ODOL ini, seluruh kendaraan angkutan barang dapat beroperasi sesuai ketentuan, baik dari sisi dimensi maupun muatan. Dengan begitu, ketahanan jalan bisa terjaga dan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan ODOL dapat kita tekan," tutup Benny.



























































