Mencari hutan yang cocok saja belum cukup untuk membangun habitat kedua badak jawa. Pengalaman dari berbagai penelitian selama hampir dua dekade menunjukkan keberhasilan upaya itu juga bergantung pada penerimaan masyarakat, kesiapan pengelolaan kawasan, dan kajian ilmiah yang matang.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Hendra Gunawan, mengatakan pengembangan habitat kedua bertujuan membangun populasi tambahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) untuk mengurangi risiko kepunahan.
Wacana itu kembali mencuat seiring penjajakan Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebagai salah satu calon habitat kedua badak jawa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, seluruh populasi alami badak jawa hanya berada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Kondisi tersebut membuat spesies ini rentan jika terjadi bencana besar, wabah penyakit, kebakaran hutan, atau gangguan ekologis yang berdampak pada seluruh populasi.
Karena itu, membangun populasi di kawasan lain menjadi salah satu strategi konservasi jangka panjang, tanpa mengurangi upaya perlindungan habitat alami badak jawa di Ujung Kulon.
"Tujuan utamanya adalah membangun populasi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan Badak Jawa melalui strategi konservasi yang dikenal sebagai metapopulasi," kata Hendra dikutip dari situs resmi BRIN, Kamis (20/11/2026).
Dalam konsep metapopulasi, Ujung Kulon berperan sebagai populasi utama, sedangkan populasi di kawasan lain menjadi tambahan yang dikelola secara terintegrasi. Konektivitas genetik antarpopulasi juga perlu diperhatikan, termasuk melalui intervensi yang direncanakan berdasarkan kajian genetik dan demografi.
Artinya, pengembangan habitat kedua bukan memindahkan seluruh badak jawa dari Ujung Kulon. Upaya ini ditujukan untuk membangun populasi baru melalui konservasi trans-lokasi.
Belajar dari kajian habitat kedua sejak 2009
Hendra mengatakan gagasan habitat kedua sebenarnya sudah lama masuk dalam agenda konservasi badak di Indonesia. Strategi tersebut bahkan tercantum dalam Strategy and Action Plan for the Conservation of Rhinos in Indonesia 2007-2017.
Ia terlibat dalam sejumlah penelitian untuk melihat kelayakan calon habitat kedua, terutama dari sisi sosial ekonomi, sosial budaya, persepsi, dan penerimaan masyarakat.
Salah satu kajian dilakukan pada 2009 melalui program Second Habitat Assessment for the Javan Rhinoceros. Penelitian ini mencakup Kelompok Hutan Gunung Honje di Taman Nasional Ujung Kulon dan kawasan sekitar Citorek di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.
Hasilnya, dukungan masyarakat terhadap rencana pengembangan habitat kedua di sekitar Gunung Honje mencapai 46%. Sementara di sekitar Gunung Halimun, dukungannya hanya 23%.
Sebaliknya, penolakan masyarakat di sekitar Gunung Honje tercatat 24%, sedangkan di kawasan Gunung Halimun mencapai 54%.
Temuan itu menunjukkan kawasan yang dinilai berpotensi secara ekologis belum tentu mendapat dukungan masyarakat. Kondisi ekonomi, ketergantungan terhadap sumber daya hutan, penguasaan lahan, hingga pandangan warga terhadap pengelolaan taman nasional ikut memengaruhi penerimaan terhadap rencana konservasi.
Penelitian berikutnya dilakukan pada 2015 melalui program WWF di Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, dan kawasan hutan Cikeusik di wilayah pengelolaan KPH Banten, Pandeglang. Survei melibatkan 540 responden dari 18 desa dan 54 responden kunci dari unsur pemerintah daerah.
Penerimaan masyarakat di sekitar Suaka Margasatwa Cikepuh mencapai 85,8%. Namun, kondisinya berbeda di sekitar kawasan hutan Cikeusik. Penerimaan masyarakat di sana hanya sekitar 24%, sementara 55% responden menyatakan netral.
Sebagian masyarakat Cikeusik memandang badak jawa sebagai identitas Provinsi Banten. Karena itu, mereka keberatan jika satwa tersebut dipindahkan ke luar provinsi.
Sebaliknya, masyarakat sekitar Cikepuh cenderung menyambut rencana pengembangan habitat kedua. Mereka berharap kehadiran badak jawa bisa mendorong perlindungan hutan, membuka lapangan kerja, meningkatkan peluang ekonomi, hingga mengembangkan ekowisata.
"Temuan ini mempertegas bahwa dukungan masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam keberhasilan pengembangan habitat kedua," kata Hendra.
Alas Purwo tak bisa asal ditetapkan
Hendra mengingatkan tidak semua kawasan hutan yang luas, hijau, dan kaya keanekaragaman hayati otomatis cocok menjadi habitat badak jawa.
Penentuan lokasi habitat kedua harus mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari riwayat sebaran badak, kondisi habitat, ketersediaan air sepanjang tahun, status kawasan konservasi, luas wilayah, kapasitas pengelolaan, dukungan eksternal, komitmen pemerintah daerah, hingga potensi pendidikan dan ekowisata.
Kajian juga perlu melihat ketersediaan pakan alami, tempat berkubang, ruang jelajah, daya dukung ekologis, kondisi kesehatan satwa, risiko penyakit, keamanan kawasan, serta potensi interaksi dengan manusia dan satwa lain.
Tak kalah penting, masyarakat di sekitar calon habitat perlu dilibatkan sejak awal. Komunikasi dan konsultasi diperlukan agar kepentingan konservasi tidak berbenturan dengan kehidupan warga.
Menurut Hendra, upaya melindungi satwa dan kepentingan masyarakat seharusnya bisa berjalan beriringan, bukan ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan.
Khusus Taman Nasional Alas Purwo, Hendra menegaskan kawasan tersebut belum masuk dalam lokasi penelitian yang ia ikuti pada 2009 maupun 2015. Dengan demikian, hasil kajian di Gunung Honje, Gunung Halimun-Salak, Cikepuh, dan Cikeusik belum bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan Alas Purwo cocok atau tidak cocok menjadi habitat kedua.
Alas Purwo tetap perlu dikaji secara khusus menggunakan kriteria yang relevan dan metode konservasi terkini. Hasilnya kemudian harus dibandingkan secara objektif dengan lokasi alternatif lainnya.
Sejauh ini, penjajakan habitat kedua belum menghasilkan keputusan final mengenai lokasi, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode, ataupun waktu pelaksanaan. Perlindungan badak jawa di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas.
Teknologi reproduksi hingga kolaborasi lintas bidang
Upaya menjaga badak jawa tidak hanya bertumpu pada pencarian habitat baru. Pengembangan teknologi reproduksi dan konservasi genetik juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan populasinya.
Salah satunya melalui pembangunan Laboratorium Assisted Reproductive Technology (ART) dan Bio-Bank di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Fasilitas ini diharapkan mendukung konservasi badak dan satwa liar terancam punah melalui teknologi reproduksi berbantu serta penyimpanan material biologis.
Selain itu, pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam Taman Nasional Ujung Kulon turut mendukung pengelolaan, penelitian, dan pembelajaran konservasi badak jawa.
Hendra menilai upaya penyelamatan badak jawa perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari ekologi, genetika, kedokteran hewan, teknologi reproduksi, sosial ekonomi, antropologi, hingga kebijakan konservasi.
Ia berharap pembahasan habitat kedua tidak hanya terjebak pada perdebatan setuju atau tidak setuju terhadap pemindahan satwa. Hal yang lebih penting adalah mencari cara agar peluang badak jawa bertahan hidup semakin besar dalam jangka panjang.
Pengalaman penelitian sejak 2009, kata Hendra, menjadi bekal penting dalam menyusun kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Perlu kolaborasi peneliti, pemerintah pusat dan daerah, pengelola kawasan, organisasi konservasi, serta masyarakat agar upaya penyelamatan badak jawa berjalan konsisten.
Membangun habitat kedua bukan berarti meninggalkan Ujung Kulon. Strategi ini justru diharapkan mengurangi ketergantungan badak jawa terhadap satu populasi dan satu kawasan, sekaligus memperkuat peluang bertahan hidupnya di masa depan.





























































