.webp)
Waketum NasDem Saan Mustopa menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung soal kekuasaan bersifat sementara hingga ditafsirkan sebagai ketidakpuasan terhadap pemerintah. Saan mengatakan seluruh partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan punya tanggung jawab bersama dalam menghadapi persoalan pemerintah.
"Ya kalau ketidakpuasan kan, ada dalam barisan koalisi, harusnya sama-sama bertanggung jawab, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh pemerintah, kan gitu loh," kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
"Jadi bukan soal ketidakpuasan atau apa, tapi kita harus sama-sama bertanggung jawab, bersama-sama untuk sama-sama mengatasi semua persoalan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saan kemudian mencontohkan sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi pemerintah. Di antaranya dari kebakaran hutan hingga bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan erupsi Anak Krakatau.
"Ini kan semua tantangan di hadapan kita semua. Dan tantangan-tantangan ini membutuhkan tadi, soliditas di internal koalisi. Jadi sekali lagi, soliditas di internal koalisi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti di internal koalisi, ada tafsir yang berbeda, gitu," ujarnya.
Lebih lanjut, Saan mengatakan pidato AHY terkait kekuasaan yang memiliki batas perlu dihormati sebagai sikap politik Demokrat. Dia mengatakan dalam UUD 1945 juga telah diatur jika masa jabatan pemerintah hanya dua periode.
"Ya, kan memang undang-undang dasar kita kan mengatur bahwa masa jabatan itu kan ada periodisasinya. Maksimal kan dua periode, kan. Dan itu kan sudah diatur dalam undang-undang dasar. Nah, terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum, ya, Partai Demokrat, tentu itu merupakan sikap, ya, sikap politik dari Partai Demokrat yang disampaikan melalui Ketua Umumnya," ujarnya.
"Dan tentu sebagai sebuah sikap politik sebuah partai, kita menghormati dan menghargai saja," sambung dia.
Wakil Ketua DPR ini juga berharap seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan memiliki komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan saat ini situasi bangsa tengah menghadapi berbagai tantangan. Sebab itu, menurutnya, perlu kekompakan untuk menjalankan pemerintahan.
"Maka sikap-sikap terbaik yang, sikap-sikap politik, itu tetap harus mengedepankan semangat untuk memberikan jaminan kepastian dan stabilitas politik agar program ini bisa berjalan dengan baik," paparnya.
Dia juga meminta para pimpinan partai di koalisi menyampaikan pernyataan politik yang bisa menjaga kekompakan dan stabilitas politik. Meski begitu, Saan mengatakan pernyataan politik bisa ditafsirkan beragam merupakan hal yang biasa terjadi.
"Semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi. Supaya tidak saling menafsirkan satu sama lain, tafsirnya bisa sama, bukan tafsir yang beda-beda, yang itu membuat nanti suasana menjadi kurang kondusif di internal koalisi," tuturnya.
Penjelasan Demokrat
Partai Demokrat menanggapi pernyataan Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menilai gestur AHY seperti memberi sinyal siap menjadi kontender di Pilpres 2029. Demokrat menegaskan pidato AHY mengenai kekuasaan tak berkaitan dengan persiapan menuju Pilpres 2029.
"Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029. Pidato Politik Ketum AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemaslahatan orang banyak. Seperti apa peran Demokrat, dalam memperjuangkan harapan rakyat," tulis pernyataan Partai Demokrat, Selasa (8/9/2026).
Demokrat menjelaskan pernyataan AHY mengenai kekuasaan harus dilihat secara utuh. Menurut dia, AHY menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu.
"AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya," ujarnya.
Demokrat mengatakan AHY mengajak kadernya untuk meresapi makna keberadaan partai selama seperempat abad ini. Menurut dia, AHY meminta kader melakukan refleksi dan introspeksi diri.
"Beliau menegaskan dalam kalimat selanjutnya. Dua puluh lima tahun pertama adalah sejarah. Dua puluh lima tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kita pernah di pemerintahan, di kekuasaan, dan kita pernah berada di luar kekuasaan," paparnya.
"Kepada kader Demokrat yang berada di pemerintahan, gunakanlah kekuasaan hari ini untuk melayani," sambungnya.
PDIP Lihat Ada Sinyal Ketidakpuasan
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung soal kekuasaan bersifat sementara hingga disebut sebagai sinyal siap menjadi kontender Pilpres 2029. Deddy menilai pernyataan tersebut bisa menjadi pesan politik kepada pemerintahan.
Deddy awalnya mengatakan pernyataan AHY soal kekuasaan yang tidak selamanya bisa dimaknai secara normatif. Namun, menurutnya, konteks pidato politik membuat pernyataan tersebut dapat ditafsirkan lebih jauh.
"Menurut saya pernyataan AHY 'bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu' bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Deddy mengatakan pidato tersebut sangat mungkin ditafsirkan sebagai pesan kepada koalisi maupun institusi pemerintahan. Dia menduga ada kemungkinan AHY merasakan ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan.
"Dari sudut pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, institusi atau lembaga pemerintahan. Kalau ini yang dijadikan sudut pandang maka patut diduga ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi/lembaga tertentu," ujarnya.
Simak juga Video 'Polemik Usai Pidato AHY Soal Kekuasaan Bukan Milik Seseorang':
