.webp)
Klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) nantinya tidak selalu diwajibkan memiliki dokter. Lantas, apakah fasilitas kesehatan tersebut tetap bisa menjadi mitra BPJS Kesehatan?
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi ketentuan sesuai dengan jenis layanan dan izin operasionalnya.
Ia menjelaskan, fasilitas yang beroperasi sebagai klinik harus mengikuti regulasi yang mengatur penyelenggaraan klinik. Ketentuan tersebut mencakup standar pelayanan, izin operasional, surat izin praktik (SIP), hingga keberadaan petugas kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ikuti regulasinya, kalau klinik harus mengikuti regulasi sebuah klinik, pelayanan, izin operasional, SIP, sama petugas kesehatan ya," kata Prihati pasca menghadiri Grand Final dan Awarding Duta Muda BPJS Kesehatan Nasional 2026, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, apabila fasilitas tersebut beroperasi sebagai apotek atau toko obat, ketentuan yang harus dipenuhi juga mengikuti regulasi masing-masing jenis usaha.
"Tapi kalau apotek, ikuti regulasi sebuah apotek, toko obat, ikuti regulasi toko obat," ujarnya.
Prihati menegaskan, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi setiap fasilitas yang ingin menjalankan pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis usahanya.
"Saya rasa jelas ya," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, klinik Kopdes Merah Putih nantinya tidak selalu diwajibkan memiliki dokter. Kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga medis di masing-masing daerah.
Dante menyebut pemenuhan tenaga dokter di puskesmas saat ini masih menjadi prioritas pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Agustus 2026, sebanyak 38 persen puskesmas di Indonesia masih mengalami kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Total kebutuhan untuk mengisi kekosongan tersebut mencapai 6.927 orang.
"Untuk puskesmas yang saat ini ada kan belum semua puskesmasnya ada dokter-dokternya, masih kekurangan dokter. Kita perlu dulu yang di puskesmas," kata Dante, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, penempatan dokter di klinik Kopdes Merah Putih akan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan tenaga medis di puskesmas.
"Nanti kalau yang di puskesmas sudah penuh, nanti yang sisanya kemudian yang masih bisa di koperasi Kopdes itu kita akan tempatkan dokter," jelasnya.
Dante menambahkan, pembahasan mengenai ketentuan tenaga kesehatan di klinik Kopdes Merah Putih belum final. Pemerintah masih mengkaji sejumlah aspek, termasuk regulasi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan, mekanisme pembayaran, akses masyarakat, hingga ketersediaan dokter.
Sementara untuk fasilitas yang tidak memiliki dokter, pelayanan disebut tetap dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga paramedis lain. Namun, pedoman pelayanan akan dibedakan antara fasilitas yang memiliki dokter dan yang tidak.
