.webp)
Indonesia terus berupaya memperkuat kemandirian industri farmasi nasional. Salah satu langkahnya melalui produksi bahan baku obat di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Lucia Rizka Andalusia, mengungkapkan saat ini Indonesia sudah mampu memproduksi 42 jenis bahan baku obat. Dari jumlah tersebut, 17 jenis di antaranya sudah dikembangkan menjadi obat jadi dengan total 90 izin edar.
"Kalau bicara kemandirian terkait dengan farmasi, selalu kita sering mendengarkan kata-kata bahwa kita tergantung dari impor bahan baku obat. Saat ini sudah ada 42 jenis bahan baku obat yang sudah bisa diproduksi dalam negeri," ujar Rizka dalam acara Health Corner detikcom bertajuk "Indonesia Sehat Pantang Ribet Saat Berobat", Senin (26/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemandirian Farmasi Belum Sepenuhnya Tercapai
Rizka menjelaskan, kemandirian farmasi Indonesia memang belum sepenuhnya tercapai. Meski begitu, perkembangan industri farmasi nasional dinilai jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi COVID-19.
"Jadi bukan hanya jadi bahan baku, tapi jadi obat jadinya. Dengan 90 jenis izin edar," jelasnya.
Menurut Rizka, penguatan industri farmasi membutuhkan dukungan pemerintah, terutama melalui regulasi yang memfasilitasi produksi lokal. Selain itu, riset dan inovasi perlu terus dikembangkan agar industri dalam negeri mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar.
Kemenkes Dorong Riset dan Inovasi
Salah satu landasan penguatan kemandirian farmasi adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi tersebut memuat upaya pemerintah mengutamakan sumber daya Indonesia untuk mendukung kemandirian farmasi dan alat kesehatan.
Rizka menegaskan pengembangan produk kesehatan perlu mencakup proses dari riset hingga pemasaran. Hasil penelitian yang berhasil dikembangkan belum tentu dapat bersaing jika tidak didukung strategi implementasi dan akses pasar.
"Kalau kita hanya mengembangkan saja tanpa kita memikirkan di sisi hilirnya, yaitu di market-nya, tentunya kita tidak akan bisa bersaing dengan produk-produk impor yang sudah establish lama, kemudian harganya mungkin bisa lebih murah," kata Rizka.
Kemenkes juga berupaya memperkuat kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan uji klinis. Langkah ini penting untuk mendukung pengembangan produk kesehatan yang memenuhi standar.
"Manakala riset itu sudah masuk ke dalam uji klinik, di mana uji klinik itu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, kami di Kementerian Kesehatan yang mengampu rumah sakit-rumah sakit sampai juga di puskesmas membangun kapabilitas atau kemampuan dari rumah sakit-rumah sakit untuk melakukan uji klinik," jelas Rizka.
Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan regulatory sandbox untuk memfasilitasi inovasi dan mempercepat akses produk ke layanan kesehatan. Produk yang dikembangkan tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai ketentuan regulator.
Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
Rizka menyebut penguatan industri farmasi nasional membutuhkan kolaborasi pemerintah, peneliti, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pelaku industri. Kerja sama tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pengembangan produk, mulai dari penelitian hingga produksi dalam skala besar agar produk memiliki kualitas berstandar internasional.
"Teman-teman kesehatan mengorkestrasi kegiatan-kegiatan tersebut agar supaya terjadi sinkronisasi dari hulu sampai ke hilir, inovasi-inovasi itu benar-benar dapat dikembangkan atau diimplementasikan," pungkasnya.
Capaian produksi 42 jenis bahan baku obat menjadi salah satu perkembangan dalam upaya memperkuat kemandirian farmasi Indonesia. Dukungan regulasi, riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor tetap diperlukan agar industri dalam negeri semakin mampu mendukung kebutuhan kesehatan nasional.
Simak Video "Health Corner: Indonesia Sehat, Pantang Ribet saat Berobat"
Bank In Payment Easier Regions Send Money Help Also(mal/up)
