.webp)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara mengenai protes masyarakat terhadap moderasi konten di media sosial, termasuk unggahan yang berisi kritik terhadap pemerintah di internet, khususnya media sosial (medsos).
Komdigi menegaskan tidak bisa sembarangan memerintahkan penghapusan konten karena memiliki batasan kewenangan yang diatur undang-undang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kewenangan kementeriannya dalam moderasi konten memiliki dasar hukum, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pencegahan penyebarluasan maupun pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, menurutnya, kewenangan tersebut tidak berarti Komdigi bisa memutus akses terhadap konten secara sewenang-wenang. Ada klasifikasi muatan ilegal serta mekanisme pengaduan dan verifikasi yang harus dipenuhi sebelum tindakan dilakukan.
"Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi," kata Mediodecci dalam pemaparannya di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan terdapat dua kategori konten yang dapat langsung diputus aksesnya oleh Komdigi, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua jenis konten tersebut juga telah dikoordinasikan dengan platform digital agar menjadi bagian dari pedoman komunitas atau community guidelines yang diterapkan masing-masing platform.
Sementara itu, untuk konten di luar kedua kategori tersebut, Komdigi harus mendapatkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Misalnya, konten terkait perdagangan ilegal perlu diverifikasi Kementerian Perdagangan, sedangkan informasi mengenai makanan dan obat tanpa izin edar harus melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal serupa berlaku untuk konten disinformasi yang berkaitan dengan sektor tertentu, seperti informasi mengenai imunisasi. Dalam hal ini, Komdigi membutuhkan verifikasi dari instansi yang berwenang di bidang kesehatan.
Mediodecci juga menegaskan kewenangan Komdigi bukan untuk melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana terhadap pengguna media sosial. Fokus kementerian adalah mengatur tata kelola platform digital atau *digital governance*, termasuk memastikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjalankan kewajiban moderasi konten.
"Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ke ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna," ungkapnya.
Terkait konten yang dikategorikan sebagai disinformasi, Mediodecci menjelaskan pemerintah telah memiliki pedoman melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (Kepmenkomdigi) Nomor 127 dan 128 Tahun 2026. Kedua aturan tersebut menjadi acuan dalam klasifikasi dan verifikasi konten disinformasi serta ujaran kebencian.
Dalam pedoman tersebut, informasi yang tidak sesuai fakta dapat dilihat dari sejumlah kriteria, seperti bertentangan dengan keterangan sumber yang sah dan kredibel, tidak memiliki referensi tepercaya, maupun informasi yang sebenarnya benar tetapi disajikan dengan konteks menyesatkan.
Menurut Mediodecci, pedoman tersebut diperlukan agar proses verifikasi oleh tim Komdigi memiliki acuan yang jelas dan meminimalkan kesalahan dalam menentukan sebuah konten sebagai disinformasi.
"Disinformasi adalah sesuatu yang sifatnya spektrum. Kemudian ketika kita bicara dari aspek hukum, spektrum itu tidak dikenal. Aspek hukum itu putih atau hitam, benar atau salah, iya atau tidak," jelasnya.
Sebelumnya, lembaga pemantau media Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan 127 konten mengalami moderasi atau takedown hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau sekitar 74% disebut mengalami moderasi atas permintaan Komdigi.
Temuan kedua lembaga tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat dan pemerintahan, demonstrasi, hingga karhutla. Konten terkait kritik terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah masing-masing tercatat sebanyak 32 konten, sementara demonstrasi mencapai 16 konten dan karhutla 13 konten.
Mediodecci menegaskan Komdigi tidak bertujuan menjadi lembaga sensor dalam mengawasi ruang digital. Pemerintah, kata dia, mendorong moderasi yang dilakukan platform dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta literasi digital masyarakat.
"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," pungkasnya.
