.webp)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan kewenangannya dalam melakukan moderasi konten di ruang digital tidak berarti menjadi tukang sensor. Pemerintah mengklaim memiliki batasan hukum dalam menentukan konten yang dapat diperintahkan untuk dihapus dari platform digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan seluruh mekanisme moderasi konten yang dilakukan kementeriannya memiliki dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga aturan turunannya.
Disampaikannya berdasarkan Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pencegahan penyebarluasan dan pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Namun, kewenangan tersebut juga menempatkan platform digital sebagai pihak yang memiliki kewajiban melakukan moderasi konten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," kata Mediodecci dalam pemaparannya di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mediodecci menjelaskan kewenangan Komdigi bukan untuk melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana secara mandiri. Komdigi juga tidak memiliki kewenangan untuk memidanakan pengguna karena pengaturan yang dilakukan kementerian lebih ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE), khususnya platform berbasis user generated content.
Ia pun menegaskan Komdigi tidak bisa memutus akses konten secara sewenang-wenang tanpa adanya klasifikasi muatan ilegal, aduan masyarakat, ataupun laporan dari lembaga resmi yang berwenang.
Dalam hal ini, terdapat dua jenis konten yang dapat langsung ditangani Komdigi melalui pemutusan akses, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua kategori tersebut juga telah dikoordinasikan dengan platform agar masuk dalam pedoman komunitas atau community guidelines mereka.
Sementara itu, untuk jenis konten lain, Komdigi harus mendapatkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai sektor terkait.
Misalnya, dugaan perdagangan ilegal harus merujuk pada ketentuan dan kewenangan Kementerian Perdagangan. Konten mengenai produk makanan dan obat tanpa izin edar perlu diverifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Begitu pula konten terkait alat kesehatan yang memerlukan keterlibatan Kementerian Kesehatan.
Hal serupa berlaku untuk disinformasi sektoral, seperti informasi mengenai imunisasi, yang membutuhkan verifikasi dari instansi terkait.
Mediodecci menekankan kewenangan Komdigi pada dasarnya mengatur tata kelola digital atau digital governance, bukan mengambil alih seluruh kewenangan penegakan hukum maupun menentukan kesalahan pengguna.
"Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna," jelasnya.
Kemudian, ia menambahkan pemerintah juga memberikan ruang bagi platform untuk menjalankan kewajiban moderasi secara mandiri. Dalam prosesnya, tidak semua permintaan penurunan konten dari Komdigi otomatis disetujui platform karena terdapat tahapan komunikasi dan verifikasi.
Dengan mekanisme tersebut, Komdigi menyatakan upaya pengawasan ruang digital ditujukan untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif dan produktif, tanpa mengabaikan batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
