Diplomasi Sukan Berkembang Mempromosikan Ekonomi Diplomasi Sukan Memainkan Bidang Mencerminkan Sejarah

Liputan6.com, Teheran - Pemerintah Iran mengimbau warganya untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak ke Prancis, Belgia, dan Italia menyusul meningkatnya kerusuhan dan gangguan ketertiban umum di ketiga negara tersebut.

Dikutip dari Middle East Eye, Rabu (21/10/2026), Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan imbauan itu pada Senin, ketika Prancis menghadapi gelombang demonstrasi yang semakin diwarnai kekerasan. Aksi protes tersebut antara lain dipicu oleh krisis biaya hidup yang semakin memburuk akibat perang Israel-Amerika Serikat (AS) melawan Iran.

"Warga negara kami yang saat ini berada di Prancis, Belgia, dan Italia disarankan untuk menghindari kawasan yang sedang memanas dan zona konflik, serta menghindari perjalanan yang tidak perlu, terutama ke wilayah yang tidak stabil," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.

Sedikitnya dua orang dilaporkan tewas dalam demonstrasi di Prancis, sementara polisi telah menangkap sedikitnya 2.000 orang.

Sejumlah demonstran juga dilaporkan mengalami luka serius. Dua orang di antaranya kehilangan tangan akibat granat kejut.

Menlu Iran Kecam Sikap Macron

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui platform X. Ia menyoroti sikap Macron yang mendukung Presiden AS Donald Trump dalam perang melawan Iran.

"Macron telah menentukan pilihannya ketika meyakinkan POTUS bahwa dia menyambut kekejaman terhadap warga Iran," tulis Araghchi pada Senin.

Ia menambahkan, sudah terlambat bagi Macron untuk menyalahkan perang yang turut dipicu oleh pihak-pihak seperti dirinya.

"Terlambat untuk menyalahkan perang yang turut mereka sebabkan. Rakyat Prancis menuntut perubahan menyeluruh, termasuk kebebasan berkumpul. Dengarkan masa depan Prancis, Tuan Presiden," lanjut Araghchi.

Di sejumlah kota di Prancis, pihak berwenang juga telah melarang demonstrasi. Pemerintah Prancis bahkan tidak menutup kemungkinan memberlakukan keadaan darurat yang dapat memperluas kewenangan polisi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan.

Amnesty International mengecam penggunaan kekuatan yang dinilai tidak perlu dan tidak proporsional oleh polisi Prancis terhadap demonstran yang sebagian besar merupakan mahasiswa.

Presiden Amnesty International Prancis, Anne Savinel-Barras, mengatakan anak-anak dan kaum muda yang secara damai memperjuangkan hak atas pendidikan seharusnya mendapatkan perlindungan.

"Anak-anak dan kaum muda yang secara damai menuntut hak mereka atas pendidikan harus dilindungi, bukan dipukuli, ditembaki gas air mata, atau ditahan secara sewenang-wenang," kata Savinel-Barras.

Di pinggiran Paris, polisi dilaporkan menembakkan proyektil gas air mata ke wajah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Eden. Insiden tersebut menyebabkan rahangnya patah dan giginya hancur, menurut laporan Reuters.

Kecaman Teheran terhadap penanganan demonstrasi di Prancis memunculkan sorotan terhadap konsistensi sikap pemerintah Iran sendiri, yang sebelumnya mendukung aksi protes di negara lain, tetapi menindak demonstrasi di dalam negeri.

Pada 6 Oktober, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menuduh Prancis menerapkan standar ganda setelah negara tersebut mengecam tindakan represif pemerintah Iran dalam gelombang demonstrasi besar-besaran pada awal tahun ini.

"Pada Januari 2026, Prancis berbicara tentang perlunya menghormati 'aksi berkumpul secara damai tanpa rasa takut akan hukuman' di Iran, serta perlunya pemerintah menahan diri dalam menghadapi para demonstran," kata Baghaei.

Ia berpendapat, Paris menyampaikan sikap tersebut meskipun demonstrasi di Iran disebutnya diwarnai hasutan untuk melakukan kerusuhan.

"Di Prancis, demonstrasi mahasiswa kini disebut sebagai 'kekerasan perkotaan'. Menteri Dalam Negeri tidak terlalu mendukung sikap menahan diri, dengan menyerukan intervensi cepat dan tegas oleh aparat keamanan serta penggunaan kekuatan untuk memulihkan ketertiban," ujar Baghaei.

"Mengapa perilaku yang sama dan standar yang sama ditafsirkan dengan satu cara ketika demonstran berada di Iran, tetapi dengan cara lain ketika demonstran berada di Prancis?!" tambahnya.

Pada Januari, ribuan orang dilaporkan tewas dalam tindakan keras aparat Iran menyusul demonstrasi besar-besaran. Pasukan keamanan dilaporkan melepaskan tembakan dengan peluru tajam ke arah massa dan menangkap ribuan orang.

Saat itu, Amnesty International menyatakan bahwa skala pembunuhan dan penindasan sejak 8 Januari belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan pemerintah Iran dalam gelombang demonstrasi sebelumnya.

Prancis Panggil Duta Besar IranKetegangan diplomatik antara Paris dan Teheran juga meningkat menyusul perbedaan pandangan mengenai penanganan demonstrasi mahasiswa di Prancis.

Pada 7 Oktober, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot memanggil duta besar Iran untuk Prancis. Langkah tersebut diambil terkait apa yang disebut Paris sebagai "kampanye disinformasi yang dilakukan oleh pemerintah Iran mengenai gerakan pelajar sekolah menengah di Prancis".