Menghadapi Cabaran Kepentingan Cabaran Pelajar Dan Belia Rakan Menjadi

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia memperkuat kerja sama dengan Jepang di bidang karbon kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM). Kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat aksi iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, kolaborasi tersebut bertujuan mengembangkan proyek karbon berintegritas tinggi, mempercepat pemulihan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Pasal 6 Persetujuan Paris (Paris Agreement) dan mekanisme JCM, Indonesia berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat.

"Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat," kata Rohmat dikutip dari Antara, Selasa (10/11/2026).

Rohmat menyampaikan, Indonesia memiliki empat komitmen utama dalam pengembangan karbon hutan. Pertama, memulihkan 12 juta hektare lahan terdegradasi dan lahan yang mengalami degradasi berat melalui proyek penyerapan karbon (carbon removal project).

Kedua, melindungi 50 juta hektare hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon (carbon avoidance project).

Ketiga, mengembangkan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare. Keempat, mengembangkan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.

Menurut Rohmat, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui proyek-proyek konkret yang kredibel, didukung metodologi kuat, perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.

Indonesia juga mendorong agar ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting dalam kerja sama JCM. Kedua ekosistem tersebut merupakan bagian besar dari portofolio proyek karbon yang tengah dipersiapkan Indonesia.

"Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi," kata Rohmat.

Rohmat juga menyoroti peluang kerja sama melalui kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang yang memasuki fase wajib pada 2026.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO₂ pada 2030.

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan, menyambut peluang untuk mengembangkan dan memasok kredit karbon pengimbang berintegritas tinggi dari proyek-proyek berbasis alam di Indonesia. Salah satu potensi utamanya adalah proyek penyerapan karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi.

Kerja sama ini diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan Jepang terhadap kredit JCM yang memenuhi persyaratan dengan prioritas pemulihan ekosistem di Indonesia.

Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga membantu memulihkan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung penghidupan masyarakat.

Lebih lanjut, Rohmat menegaskan bahwa keanekaragaman hayati harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai proyek karbon berbasis alam.

"Manfaat proyek tidak boleh hanya diukur dari jumlah karbon yang diserap atau dihindari, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Melalui penguatan kerja sama JCM Indonesia-Jepang, Kementerian Kehutanan mendorong kemitraan internasional yang mampu menghasilkan capaian iklim terukur, memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.