Strategi Untuk Itu Terhadap Kelebihan Bagi Pengguna Demi Jelas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp 30 triliun pada tahun anggaran 2026 untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pemulihan di sejumlah wilayah terdampak, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Tito mengatakan, total anggaran tersebut tersebar di 29 kementerian dan lembaga. Dari jumlah itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengelola porsi terbesar, yakni sekitar Rp 21 triliun, untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor.

"Untuk itu pada kesempatan ini kami mengundang dari Kementerian PU. Ini paling penting, anggaran lebih kurang Rp 21 triliun untuk tiga provinsi itu, baik untuk perbaikan jalan, jembatan, sarana-prasarana, fasilitas umum, kemudian normalisasi sungai, irigasi, dan lain-lain," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Tito, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, menyebut Kementerian PU menghadapi beban pekerjaan besar di lapangan. Kerusakan infrastruktur tidak hanya mencakup ratusan ruas jalan dan jembatan yang terputus atau hilang, tetapi juga sungai yang mengalami sedimentasi.

Menurut Tito, terdapat 137 sungai terdampak yang perlu segera ditangani berdasarkan skala prioritas. Sedimentasi yang tidak segera ditangani dikhawatirkan dapat memicu banjir ketika hujan lebat kembali terjadi.

"Masalah yang berhubungan dengan PU ini paling keras kerjanya, paling banyak bebannya. Ngurusin jalan ratusan, baik yang hilang, longsor, banjir, ada juga jembatan yang hilang sama sekali," ucap dia.

Penanganan Banjir Susulan di Sejumlah Daerah

Di sisi lain, ancaman banjir susulan akibat pendangkalan sungai masih membayangi sejumlah wilayah terdampak. Tito mencatat, wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Solok dan Kota Padang di Sumatra Barat, Tapanuli Tengah di Sumatra Utara, serta Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang di Aceh.

"Termasuk juga yang lain, ada sekolah yang terganggu juga karena banjir-banjir susulan, paling tidak kita catat di ada Sumatra Barat itu adalah di Kabupaten Solok, Kota Padang, kemudian di Sumatra Utara itu yang paling utama adalah di Tapanuli Tengah," papar dia.

"Dan untuk di Aceh adalah Aceh Tenggara, Aceh Tengah, kemudian di Pidie Jaya. Kemudian terakhir di Aceh Tamiang yang kita lihat, kami dapat laporan banjir lagi," sambung Tito.

Untuk merespons kondisi darurat tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas instansi dengan mengerahkan tim gabungan dari Kementerian PU, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, serta Satgas dari Kemendagri.

"Semua sudah turun, semua sudah bergerak turun dari PU turun, BNPB turun, kemudian dari TNI-Polri juga turun. Saya juga menurunkan tim Posko dan Satgas bergerak ke semua daerah yang terdampak untuk membantu," terang Tito.

Tito menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan waktu karena dampaknya mencakup 53 kabupaten/kota di lima provinsi di Sumatra.

Menurut dia, pemulihan akan dilakukan secara bertahap hingga 2028. Proses tersebut juga menghadapi tantangan karena bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, dapat kembali merusak infrastruktur yang sedang diperbaiki.

"Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028. Memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, ini skala lima provinsi dan 53 kabupaten/kota," tutur Tito.

Dia mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan penanganan meski kerusakan baru dapat muncul ketika proses pemulihan berlangsung.

"Banjir, longsor, jalan rusak, diperbaiki, banjir lagi. Tapi itu tantangan bagi kita. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat," pungkas Tito.