.webp)
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ternyata menerima setoran dari bandar sabu, bawahan, hingga hasil proyek pemerintah daerah (Pemda). Fakta tersebut terungkap dalam persidangan yang berujung pada tuntutan pidana penjara seumur hidup terhadap Didik.
"Itu semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrurrahman kepada detikBali, Jumat (13/11/2026).
Syahrurrahman menjelaskan, dalam persidangan terungkap bahwa Didik menerima uang sebesar Rp 2,8 miliar dari mantan Kasatresnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Uang tersebut merupakan setoran dari bandar narkoba yang beroperasi di wilayah hukum Polres Bima Kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukannya memberantas peredaran narkoba, tapi malah menerima setoran dari Bandar Narkoba. Padahal saat itu menjabat aktif sebagai Kapolres Bima Kota," terangnya.
Selain menerima setoran dari bandar narkoba, Didik juga disebut rutin menerima uang dari bawahannya selama menjabat Kapolres Bima Kota. Dia juga disebut menerima setoran dari jatah paket proyek di lingkungan Pemda.
"Berdasarkan kesaksian AKP Malaungi, terdakwa Didik juga seringkali meminta sabu dan inex," jelas Syahrurrahman.
Dituntut Penjara Seumur Hidup
Sebelumnya, Didik dan bandar sabu-sabu bernama Erwin Iskandar alias Koh Erwin dituntut pidana penjara seumur hidup. Keduanya dinilai terbukti terlibat permufakatan jahat untuk mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kota Bima secara bersama-sama.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Syahrurrahman dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bima, Kamis (12/11/2026).
"Tuntutan pidana penjara seumur hidup," kata Surahman.
Selain pidana penjara seumur hidup, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, jaksa akan menyita aset atau harta berharga milik terdakwa yang nilainya setara dengan jumlah denda.
Jika tak bisa dipenuhi, akan diganti dengan penjara selama 190 hari," tutur Syahrurrahman.
Dalam persidangan, kedua terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam permufakatan jahat untuk mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kota Bima secara bersama-sama. Perbuatan keduanya disebut terencana dan terorganisasi.
"Tidak ada yang meringankan bagi kedua terdakwa ini," jelasnya.
Khusus terhadap Didik, JPU menilai perbuatannya bertentangan dengan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden. Selain itu, jabatan Didik sebagai anggota Polri dinilai bertentangan dengan kewajibannya kepada negara untuk melindungi masyarakat.
"Selama persidangan, terdakwa Didik tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif," ungkap Syahrurrahman.
(dpw/dpw)
