.webp)
Sebanyak 14 mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan ketidakjelasan batas waktu perbaikan jalan rusak yang berpotensi mengancam keselamatan.
Ke-14 mahasiswa itu mengajukan permohonan uji materiil Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ. Pasal tersebut berbunyi, "Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas."
Dalam permohonan yang teregistrasi dengan nomor 419/PUU-XXIV/2026, para mahasiswa tersebut secara khusus menggugat frasa "segera" dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ. Mereka menilai, frasa 'segera' belum bisa memberikan kepastian mengenai ukuran waktu dan standar pelaksanaan kewajiban perbaikan jalan. Akibatnya, penyelenggara jalan dinilai berpotensi memiliki keleluasaan untuk menunda penanganan kerusakan tanpa parameter yang jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Para pemohon mendalilkan frasa 'segera' dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sepanjang dimaknai memberikan keleluasaan kepada penyelenggara jalan untuk menunda penanganan jalan rusak yang membahayakan tanpa ukuran yang objektif berdasarkan tingkat risiko dan standar teknis," demikian dikutip dari permohonan Nomor 419/PUU-XXIV/2026 yang diajukan ke MK pada 11 November 2026.
Menurut para pemohon, ketidakpastian tersebut dapat merugikan hak masyarakat atas keselamatan, perlindungan kesehatan, serta kepastian hukum yang adil.
Jalan Rusak Mengancam Nyawa
Dalam permohonan itu dibeberkan, Aisyah Nurul Fajri, sebagai Pemohon I mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang di kawasan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut menyebabkan Aisyah mengalami luka pada bagian lutut dan harus menjalani tindakan penjahitan sebanyak dua jahitan. Ia juga menjalani pemeriksaan dan perawatan medis di Klinik Pratama Medika, memperoleh surat keterangan dokter, serta resep pengobatan.
Selain pengalaman Aisyah, pemohon lain juga menyoroti kondisi jalan berlubang di Jalan Raya Bandung-Soreang, Kabupaten Bandung. Empat pemohon mengaku rutin melintasi ruas tersebut dan menghadapi risiko kecelakaan akibat kerusakan permukaan jalan.
"Pemohon I mendalilkan telah mengalami kerugian aktual, berupa kecelakaan dan cedera fisik ketika melintasi jalan berlubang, sedangkan sejumlah Pemohon lainnya menerangkan, bahwa mereka secara berulang menggunakan ruas jalan yang mengalami kerusakan, sehingga menghadapi risiko kecelakaan dalam aktivitas perjalanan," demikian salah satu poin dalam permohonan tersebut.
Meskipun tidak seluruh pemohon pernah mengalami kecelakaan, mereka menganggap risiko tersebut merupakan ancaman terhadap keselamatan pribadi karena harus melewati jalan yang sama secara berulang.
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan frasa "segera" dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: "Tanpa penundaan yang tidak beralasan sejak kerusakan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diketahui atau patut diketahui, dengan kewajiban bagi penyelenggara jalan sesuai kewenangannya untuk melakukan penilaian tingkat risiko keselamatan secara objektif dan terdokumentasi, mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan selama perbaikan belum dapat dilaksanakan, serta menetapkan prioritas dan melaksanakan perbaikan jalan dalam tenggang waktu yang terukur berdasar tingkat bahaya dan standar teknis yang berlaku, dengan ketentuan bahwa ketiadaan atau keterbatasan anggaran tidak menghapus kewajiban penyelenggara jalan untuk melakukan penanganan terhadap kondisi jalan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan."
