.webp)
Indonesia masih menghadapi tantangan untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN dalam sektor logistik. Sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam terus memperkuat infrastruktur, kemudahan perdagangan, serta integrasi layanan logistik.
Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia 2023, Indonesia berada di peringkat ke-63 dengan skor 3,0. Posisi tersebut turun dari peringkat ke-46 dengan skor 3,18 pada 2018.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional menjadi momentum untuk memperbaiki sektor tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, keberhasilan aturan itu bergantung pada konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan dunia usaha.
"Perpres 41 Tahun 2026 merupakan momentum transformasi untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, dan terintegrasi. Kita tidak cukup hanya membangun pelabuhan, jalan tol, bandara, atau kawasan industri. Infrastruktur tersebut perlu didukung oleh regulasi yang selaras, proses layanan yang sederhana, dan pemanfaatan teknologi, serta keterhubungan antar pelaku dalam sebuah ekosistem rantai pasok," ujar Yukki dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Yukki mengatakan persaingan logistik saat ini tidak hanya terjadi antarperusahaan, tetapi juga antarekologi bisnis dan antarnegara. Investor global dan pelaku perdagangan internasional akan mempertimbangkan kepastian, biaya, kecepatan pelayanan, serta keandalan rantai pasok sebelum memilih negara tujuan investasi.
"Kita harus menyadari bahwa persaingan logistik saat ini bukan lagi sekadar persaingan antar-perusahaan, tetapi persaingan antar-ekosistem dan antar-negara. Investor global dan pelaku perdagangan internasional akan memilih negara yang mampu memberikan kepastian, efisiensi biaya, kecepatan pelayanan, dan keandalan rantai pasok," jelas Yukki.
Menurut Yukki, ada lima hal yang perlu dibenahi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan Perpres Penguatan Logistik Nasional.
Pertama, memperkuat koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pembagian tugas, target, serta mekanisme evaluasi perlu diperjelas agar pelaksanaan kebijakan berjalan terarah.
Kedua, menyelaraskan regulasi dan prosedur di berbagai simpul logistik, mulai dari pelabuhan, bandara, kepabeanan, pergudangan, hingga transportasi darat. Hal ini diperlukan untuk menghindari proses berulang dan biaya yang tidak perlu.
Pengembangan pelabuhan seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Patimban, Makassar, Belawan, dan Batam juga perlu terhubung dengan simpul logistik lainnya.
Ketiga, mempercepat integrasi data dan digitalisasi layanan logistik melalui penyelarasan sistem dan standar data. Dengan begitu, proses pengiriman barang dapat ditelusuri dari hulu hingga hilir.
Keempat, memperkuat konektivitas multimoda dan konsolidasi muatan. Akses dari dan menuju pusat produksi, kawasan industri, serta wilayah Indonesia Timur perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan arus muatan atau *imbalance cargo*.
Kelima, melibatkan asosiasi dan pelaku usaha dalam penyusunan standar, uji coba implementasi, hingga evaluasi kebijakan agar aturan sesuai dengan kebutuhan operasional industri.
Yukki juga menilai keberhasilan kebijakan logistik perlu diukur dari dampaknya terhadap industri. Indikatornya antara lain perubahan biaya logistik, waktu tempuh, ketepatan pengiriman, keterlacakan barang, dan kualitas layanan.
"Dunia usaha siap menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan agenda ini. Dengan kolaborasi yang konsisten, kebijakan yang memberikan kepastian, serta evaluasi berbasis kinerja, penguatan logistik nasional dapat memberi manfaat nyata bagi industri, UMKM, dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah rantai pasok yang lebih kompetitif dan merata, sehingga produk Indonesia semakin mampu bersaing di pasar global," tutup Yukki.
(fdl/fdl)
