.webp)
Sebanyak lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 1 November 2026. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendeteksi penyakit sejak dini sekaligus menekan risiko penyakit kronis yang kerap tidak disadari masyarakat.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, lebih dari 8 juta warga diketahui memiliki indikasi hipertensi dan diabetes meski belum menunjukkan gejala. Temuan ini menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, bukan hanya ketika tubuh mulai merasakan sakit.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar mengatakan, pemerintah menekankan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat dari mengobati penyakit menjadi mencegah sebelum sakit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Melalui CKG, pemerintah dapat mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Bahkan, lebih dari 8 juta warga terdeteksi mengidap hipertensi atau diabetes tanpa mengalami gejala," kata Khairil, Kamis (12/11/2026).
Khairil menjelaskan, selain pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah juga memperkuat edukasi pola hidup sehat melalui inovasi Nutri-Level. Program ini membantu masyarakat mengenali kandungan gizi dalam minuman sehingga dapat lebih bijak memilih konsumsi sehari-hari.
Upaya pencegahan juga difokuskan pada penanganan penyakit menular, khususnya Tuberkulosis (TB). Sepanjang 2026, lebih dari 700 ribu kasus TB berhasil ditemukan dan sekitar 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan.
Pemerintah menargetkan Indonesia bebas TB pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, deteksi dini, pemeriksaan kontak erat, serta kepatuhan pasien menjalani pengobatan menjadi langkah penting yang harus diperkuat.
Di sisi lain, pemerataan pelayanan kesehatan juga menjadi pekerjaan besar. Pemerintah mendorong penguatan Puskesmas sebagai layanan kesehatan dasar dan RSUD sebagai fasilitas rujukan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan medis yang lebih mudah dan berkualitas.
Penguatan tersebut mencakup pemenuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pembiayaan kesehatan yang adil dan efisien.
Pemerintah juga memperluas akses pendidikan dokter spesialis melalui Program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Langkah ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil dan wilayah yang masih kekurangan dokter spesialis.
Dari sisi perlindungan kesehatan, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang tinggi.
"Pemerintah Provinsi Bengkulu akan memperkuat upaya promotif dan preventif, memperluas akses pemeriksaan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan," jelas Khairil.
Sebab, keberhasilan pembangunan kesehatan bukan sekadar diukur dari banyaknya rumah sakit, Puskesmas, atau jumlah warga yang berobat. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin sadar menjaga kesehatan, penyakit dapat ditemukan lebih awal, dan angka kesakitan dapat ditekan.
