.webp)
Masih banyak provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan. Berikut ini daftarnya.
Sejumlah provinsi memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan. Bagi kamu yang belum sempat ikut program pemutihan tersebut, maka kesempatannya masih terbuka. Di Banten misalnya, pemutihan pajak kendaraan yang semula berakhir pada Oktober, diperpanjang hingga akhir tahun 2026. Di Jakarta, program pemutihan juga masih berlanjut sampai akhir tahun setelah sebelumnya berakhir pada Agustus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitu juga di provinsi Lampung, program pemutihan yang berakhir pada bulan kesepuluh tahun ini, masih bisa diikuti hingga bulan Desember 2026. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan per November 2026.
Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026
1. Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menggelar pemutihan pajak kendaraan yang tertuang dalam Pergub NTB No. 6 Tahun 2026. Namun beberapa program sudah berakhir pada 30 September 2026. Satu-satunya program yang masih berjalan berupa diskon pajak 50 persen bagi kendaraan luar daerah yang mutasi ke NTB. Program ini berakhir pada 19 Desember 2026.
2. Jawa Tengah
Pemprov Jawa Tengah juga masih menggelar pemutihan pajak kendaraan. Kebijakan pemutihan itu berlaku di Jawa Tengah mulai 21 September 2026 sampai dengan 28 Desember 2026. Dikutip dari situs resmi Pemprov Jawa Tengah, diberlakukan program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif.
Melalui program ini, masyarakat mendapatkan pembebasan sanksi administratif atau denda PKB, serta pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kebijakan tersebut, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor tidak dikenakan pajak progresif selama periode program hingga 28 Desember 2026.
3. Jawa Timur
Untuk kedua kalinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sejatinya, Pemprov Jatim sudah menggelar pemutihan pajak kendaraan pada Agustus lalu. Kini, ada program pemutihan jilid 2 yang digelar selama dua bulan.
Dikutip dari situs resmi Pemprov Jawa Timur, dalam program pemutihan jilid 2 ini, Pemprov Jatim memberikan sejumlah bentuk pembebasan dan keringanan pajak. Kebijakan tersebut meliputi pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pembebasan pengenaan PKB progresif.
Selain itu, terdapat pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20 persen bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh dengan kendaraan sepeda motor roda dua.
Pemprov Jatim juga memberikan pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk sepeda motor roda dua milik wajib pajak yang masuk dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Keringanan berikutnya diberikan untuk kendaraan roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi transportasi online. Pembebasan tunggakan juga berlaku bagi kendaraan motor roda tiga.
4. Banten
Program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten resmi diperpanjang. Kalau sebelumnya program pemutihan itu hanya berlangsung hingga 31 Oktober 2026, bagi kamu yang nunggak pajak masih bisa memanfaatkan kesempatan pemutihan ini lantaran sanksi denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dibebaskan. Itu artinya, kamu hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan saja. Tak cuma itu, pemilik kendaraan juga diberikan diskon 5 persen sebelum jatuh tempo.
Pembebasan sanksi denda PKB dan SWDKLLJ itu berlaku otomatis. Dengan demikian, tak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, melainkan seperti mekanisme mengurus bayar pajak tahunan. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak yang masih memiliki tunggakan agar segera menyelesaikan kewajibannya, mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak, serta meningkatkan penerimaan PKB tahun 2026.
5. DKI Jakarta
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui akun Instagram mengumumkan program pemutihan denda pajak kendaraan di Ibu Kota. Programnya sama seperti yang berlaku sebelumnya yakni pembebasan sanksi PKB dan BBNKB. "Buat Sobat yang terlambat membayar pajak kendaraan, ada kabar baik nih! Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan pembebasan sanksi administratif untuk:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)," demikian dikutip dari Instagram humaspajakjakarta.
Pemutihan ini berlaku mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Pembebasan diberikan secara otomatis, jadi kamu tak perlu mengajukan permohonan. Kamu tidak perlu datang mengajukan penghapusan denda ataupun menjalani proses administrasi tambahan.
6. Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan. Sebelumnya, program pemutihan itu berakhir pada 31 Oktober 2026. Per 2 November 2026, program pemutihan berlanjut hingga 23 Desember 2026.
"Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program keringanan pajak kendaraan sampai dengan 23 Desember 2026. Ini kesempatan terakhir bagi masyarakat untuk memanfaatkannya, ayo bayar pajak kendaraan Anda sekarang, banyak diskon dan keringanan yang diberikan," demikian dikutip dari Instagram Bapenda Lampung.
Ada enam keringanan yang diberikan pada pemutihan pajak kendaraan kali ini. Berikut rinciannya.
- Tunggakan lebih dari 1 tahun, cukup bayar PKB tahun berjalan ditambah 50% pokok tunggakan tahun pertama. Sisa tunggakan dan dendanya dihapuskan
- Tunggakan lebih dari 1 tahun dan usia kendaraan di atas 20 tahun, hanya bayar pokok pajak tahun berjalan! Semua denda dan tunggakan dihapus
- Bebas Denda & Pajak Progresif
- Diskon mutasi atau balik nama dalam daerah: roda 4 diskon 25%, roda 2 diskon 50%
- Mutasi masuk ke Lampung: diskon PKB tahun ke-1 & ke-2 sebesar 50%
- Diskon 5%-15% bagi wajib pajak yang taat pajak
7. Sumatera Utara
Pemprov Sumut melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sepanjang bulan November 2026. Pemutihan dilaksanakan tanggal 2-30 November.
"Program ini berlaku 2 hingga 30 November 2026, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT," kata Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).
Sejumlah pembebasan yang diberikan meliputi pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, denda PKB, pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, pajak progresif, serta denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.
8. Riau
Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau kembali menghadirkan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Periode II Tahun 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor melalui sejumlah keringanan yang telah ditetapkan.
Program pemutihan periode kedua ini berlaku per 15 Oktober hingga 30 November 2026. Sebelumnya, pemutihan pajak kendaraan di Riau itu sudah ditutup pada 31 Agustus 2026.
Ada sejumlah program yang diberikan pemutihan kali ini, di antaranya penghapusan denda pajak kendaraan bermotor serta penghapusan pokok tunggakan.
"Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk menuntaskan kewajiban pajak kendaraan sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di Provinsi Riau," demikian dikutip laman Bapenda Riau.
Baca juga: Estimasi Biaya Perpanjang STNK 5 Tahunan |
9. Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi NTB juga menggelar pemutihan pajak kendaraan yang tertuang dalam Pergub NTB No. 6 Tahun 2026. Namun beberapa program sudah berakhir pada 30 September 2026. Satu-satunya program yang masih berjalan berupa diskon pajak 50 persen bagi kendaraan luar daerah yang mutasi ke NTB. Program ini berakhir pada 19 Desember 2026.
10. Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengadakan program pemutihan. Pemutihan di Kaltim berlaku pada 21 September 2026 sampai 22 November 2026. Dikutip dari Instagram Bapenda Kaltim, program pemutihan yang ditawarkan antara lain:
- Bebas Denda Administratif PKB: Sanksi/denda keterlambatan pembayaran pajak dihapuskan sepenuhnya.
- Bebas Denda SWDKLLJ: Bebas denda untuk tunggakan tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.
- Cukup Bayar Pokok PKB: Kamu hanya perlu melunasi tagihan pokok pajak tanpa denda tambahan.
