.webp)
PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menanggapi usulan Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, soal penghapusan bebas ganjil-genap (gage) untuk mobil listrik di Jakarta. Menurut mereka, keputusan akhir tetap di tangan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Fransiscus Soerjopranoto selaku Chief Operating Officer (COO) HMID. Kata dia, aturan bebas ganjil-genap hanya berlaku di Jakarta, sementara konsumen mobil listrik mulai tersebar ke berbagai daerah lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, sekarang bagaimana Hyundai mengambil sikap soal ganjil-genap dan sebagainya? Buat kami, simpelnya begini, kalau waktu Jakarta dikasih fasilitas ganjil genap tapi selain Jakarta tidak dapat fasilitas yang sama," ujar Frans di SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (5/11).
 Hyundai Ioniq 5. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detik.com |
"Toh nggak ada bedanya, tetap berjalan seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana kebijakan pemerintah dan sikap masing-masing maker," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengusulkan agar insentif nonfiskal seperti bebas gage untuk mobil listrik dihapus ketika pangsa pasarnya mencapai 30%. Menurutnya, insentif tersebut hanya dibutuhkan saat perkenalan awal.
Moeldoko menilai, ketika pasar mobil listrik sudah terbentuk dan pertumbuhannya semakin pesat, pemberian insentif nonfiskal tak lagi diperlukan. Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan dari pengguna kendaraan konvensional.
"Menurut hitung-hitungan setelah 30 persen lah (market share mobil listrik). Kalau itu tercapai, mulai dipikirkan soal penghapusan ganjil-genap, bagaimana ini dan itunya," kata dia," kata Moeldoko di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Menurutnya, insentif nonfiskal diperlukan untuk menggairahkan pasar kendaraan listrik pada tahap awal. Setelah pangsa pasarnya mencapai target tersebut, pemerintah dapat mulai menyamakan norma dan regulasi antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional.
"Tujuannya apa? Biar bergairah dulu nih EV di masyarakat, setelah itu ada penyamaan norma, regulasi dan lain-lain. Mungkin insentif sudah tidak dibutuhkan lagi," kata dia.
