Semak Kemas Vcms Kpm Penafian Kementerian Pendidikan Menerima Provides Secara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong revisi Undang-UndangPersaingan Usaha untuk menyesuaikan ketentuan merger dan akuisisi perusahaan dengan praktik bisnis saat ini. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pembaruan regulasi tersebut adalah mekanisme notifikasi aksi korporasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, revisi undang-undang yang berlaku sejak 1999 tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Karena persaingan usaha kan ini kita punya masih yang lama sekali, tahun 1999. Jadi ini sudah oleh KPPU juga sudah diajukan dan dengan Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).

Airlangga menjelaskan, KPPU telah menyampaikan sejumlah usulan teknis terkait pembaruan aturan persaingan usaha. Pemerintah membahas berbagai penyesuaian tersebut bersama lembaga pengawas persaingan usaha.

“KPPU ada beberapa secara teknis mungkin tadi disampaikan oleh Ketua KPPU,” kata Airlangga.

Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah penyesuaian aturan mengenai penggabungan usaha (merger), pengambilalihan perusahaan (akuisisi), serta mekanisme notifikasi kepada KPPU. Pemerintah ingin menyesuaikan ketentuan tersebut dengan perkembangan praktik bisnis.

“Ya tentu disesuaikan dengan praktik, terutama terkait merger, akuisisi, notifikasi dan yang lain,” ujar Airlangga.

Revisi Undang-Undang Persaingan Usaha menjadi satu dari tiga prioritas legislasi pemerintah untuk memenuhi standar OECD. Dua agenda lainnya mencakup revisi Undang-Undang Statistik dan penyusunan aturan mengenai foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing.

“Yang kedua yang terkait dengan revisi undang-undang statistik dan yang ketiga terkait dengan revisi undang-undang persaingan usaha. Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,” tutur Airlangga.

Sebelumnya, Pemerintah menyatakan Indonesia telah memenuhi sekitar 80% persyaratan aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian tiga regulasi penting, yakni aturan foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap pengisian kuesioner dan misi pencarian fakta (fact-finding mission) oleh OECD. Pemerintah menargetkan penyelesaian tiga regulasi prioritas tersebut pada 2027.

“Progres sementara ini secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Tentu dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).

Airlangga menyebut aturan foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing menjadi salah satu persyaratan utama OECD yang belum dipenuhi Indonesia. Pemerintah kini menyiapkan pengaturan tersebut melalui pembahasan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Termasuk salah satunya adalah foreign bribery yang menjadi prioritas. Tanpa regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam regulasi pemberantasan korupsi. Pembahasan tersebut mencakup usulan pengaturan penyuapan terhadap pejabat publik asing.

“Kita belum punya, jadi justru ada konvensi mengenai foreign bribery terhadap perusahaan asing, terhadap regulator asing. Nah, itu yang kita sekarang sedang dipersiapkan,” ujar Airlangga.

Selain aturan antisuap asing, pemerintah memprioritaskan revisi Undang-Undang Statistik dan Undang-Undang Persaingan Usaha. Airlangga menyebut kedua regulasi tersebut perlu disesuaikan untuk mendukung pemenuhan standar OECD.

“Yang kedua yang terkait dengan revisi undang-undang statistik dan yang ketiga terkait dengan revisi undang-undang persaingan usaha. Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,” kata Airlangga.

Terkait persaingan usaha, Airlangga menilai regulasi yang berlaku sejak 1999 perlu diperbarui. KPPU telah mengajukan revisi aturan tersebut dan Komisi VI DPR juga mengambil inisiatif untuk mendorong pembahasannya.

“Karena persaingan usaha ini kita punya masih yang lama sekali, tahun 1999. Jadi ini kan sudah oleh KPPU juga sudah diajukan dan dengan Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR,” ujarnya.

Pemerintah juga menjadwalkan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia pada 25 November 2026. Airlangga menyebut Sekjen OECD direncanakan bertemu Presiden dalam kunjungan tersebut. Keduanya berencana untuk membahas finalisasi agar Indonesia secepatnya masuk sebagai anggota di OECD.

“Rencananya demikian,” kata Airlangga saat ditanya mengenai agenda pertemuan Sekjen OECD dengan Presiden.