.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi kabar dua nama kader PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan keputusan strategis terkait sikap politik partai merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto setelah menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto mengatakan pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, PDIP menegaskan sikap untuk tetap berpegang pada konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.
Hasto mengatakan konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon pengganti wapres. Dia mengatakan pengganti wapres kewenangan Prabowo.
"Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," tegasnya.
Dia berharap dua nama yang nantinya diusulkan merupakan sosok yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.
"Maka kita hormati hak prerogatif Presiden yang telah diberi konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto mengatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan Megawati.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan mundurnya Gibran menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap praktik bernegara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan tidak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan. Hasto menilai dinamika politik tersebut menjadi pelajaran mengenai pentingnya supremasi hukum, etika, dan moral dalam kehidupan bernegara.
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.
Hasto mengatakan PDIP merupakan partai yang digerakkan oleh ideologi, komitmen pembebasan terhadap rakyat Marhaen, dan penegakan disiplin kader. Dia menegaskan sesuai kebijakan Megawati, kader yang tak sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai boleh mundur.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.
Hasto juga turut menanggapi cerita Gibran soal beratnya meninggalkan partai demi menerima pinangan Prabowo pada Pilpres 2024. Hasto mengingatkan PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin serta ideologi partai.
"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkas Hasto.
Sebelumnya, Pramono merespons soal isu dirinya masuk bursa calon wakil presiden. Pramono hanya tertawa saat mendapat pertanyaan tersebut.
Momen itu terjadi setelah Pramono memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026). Mendengar pertanyaan tersebut, Pramono langsung tertawa. Dia kemudian menanggapi singkat pertanyaan itu.
"Pertanyaannya mantap banget," ujar Pramono sambil tertawa.
Setelah itu, Pramono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu tersebut. Dia justru langsung mengakhiri sesi tanya-jawab dengan mengucapkan salam penutup.
Selain Pramono, ada beberapa tokoh yang juga diisukan menjadi pengganti Gibran. Di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin.
Prabowo sendiri sudah bertemu dengan para petinggi Parpol di Istana Bogor, Jumat (13/11) sore untuk mendiskusikan terkait siapa yang berhak diusulkan sebagai cawapres. Prabowo dan petinggi parpol akan membahas pengganti Gibran hingga minggu depan.
