Para pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kabupaten Tasikmalaya kini tengah dilanda keresahan. Bukan karena stok langka, melainkan karena ulah oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Para oknum ini kerap menyatroni lapak pedagang kecil dan melakukan intimidasi. Modusnya, mereka mempertanyakan legalitas penjualan BBM eceran hingga berujung pada aksi pemerasan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa dirinya kebanjiran keluhan dari para pedagang. Menurutnya, aksi para oknum tersebut sudah sangat keterlaluan karena meminta uang dalam jumlah fantastis.

"Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Tasikmalaya Selatan, kehadiran para oknum ini ujung-ujungnya malah meminta sejumlah uang yang nilainya bahkan hingga puluhan juta rupiah," ujar Dedi, Sabtu (14/11).

Dedi sangat menyayangkan aksi premanisme berkedok profesi ini. Pasalnya, keuntungan yang didapat pedagang eceran sangatlah kecil, hanya berkisar Rp 500 hingga Rp 1.000 per liter. Margin tipis itu pun sering kali habis untuk ongkos transportasi saat kulakan ke SPBU.

Padahal, keberadaan pengecer ini adalah penyelamat bagi warga di pelosok yang jauh dari akses SPBU resmi. Tanpa mereka, aktivitas ekonomi warga dan nelayan bisa lumpuh total.

"Masyarakat sebenarnya merasa sangat terbantu dengan hadirnya pedagang bensin eceran ketimbang harus pergi jauh ke SPBU. Selain warga biasa, keberadaan mereka juga sangat menopang ribuan nelayan yang setiap hari menggantungkan kebutuhan BBM untuk melaut mencari ikan," jelasnya.

Dedi pun mendesak aparat penegak hukum untuk menyikat habis para oknum yang mencoreng citra jurnalis dan aktivis tersebut. Selain itu, ia mendorong pemerintah agar segera membuat regulasi yang melindungi pengecer di daerah terpencil.

"Saran kami, di setiap desa minimal harus ada satu gerai penjualan BBM resmi yang dikelola oleh koperasi atau pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan Pertamina. Dengan begitu, distribusi energi ke pelosok terjamin secara legal dan masyarakat tidak lagi menjadi sasaran intimidasi," pungkasnya.

Keresahan serupa juga dirasakan pihak SPBU Cipatujah. Pengelola SPBU mengaku sering dicecar oleh oknum media terkait pelayanan pengisian BBM menggunakan jeriken, padahal prosedur yang dijalankan sudah sesuai aturan.

Pengawas SPBU Cipatujah menegaskan bahwa pembelian BBM non-kendaraan di tempatnya hanya dilayani jika konsumen mengantongi surat rekomendasi resmi dari dinas terkait.

"Kami bisa layani (pengisian jeriken) karena mereka itu memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Ada yang dari UPTD khusus untuk peruntukan nelayan, dan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk sektor pertanian," jelasnya.

Sayangnya, para oknum tersebut sering kali tidak mau menerima penjelasan logis. Mereka bahkan bertindak melampaui batas dengan menginterogasi petugas dan konsumen di lapangan.

"Namun, penjelasan tersebut kerap tidak digubris. Para oknum itu justru bertindak layaknya penyidik dengan menginterogasi berbagai hal lain di area SPBU, sehingga mengganggu kenyamanan operasional maupun pelanggan," keluhnya.

Pihak SPBU yang merasa risih kini berharap penuh pada ketegasan aparat kepolisian. "Kami terus terang merasa risih dengan kedatangan yang seperti itu. Mohon dibantu untuk ditindak," pungkasnya.

Merespons kegaduhan ini, Polres Tasikmalaya memastikan tidak akan tinggal diam. Kasi Humas Polres Tasikmalaya, AIPDA Triana Anggasari, S.H., mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat pesisir.

"Benar, kami telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir terkait adanya keresahan terhadap oknum tersebut," ujar Triana kepada detikJabar, Sabtu (14/11).

Ia menegaskan segala bentuk intimidasi dan pemerasan terhadap pelaku usaha kecil akan diproses secara hukum. Kasus ini kini sudah masuk dalam radar pantauan tim buser.

"Informasi dan pengaduan masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya," tegasnya.