.webp)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik untuk membuka informasi mengenai konten-konten yang diputus aksesnya. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait transparansi pemutusan akses di ruang digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan mekanisme tersebut sedang diselesaikan oleh tim Komdigi.
Hal itu disampaikan Mediodecci saat menanggapi dugaan pembatasan konten kritik di media sosial yang dilaporkan sejumlah lembaga masyarakat sipil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu," ujar Mediodecci di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mediodecci mengatakan tim Komdigi bahkan sedang merampungkan mekanisme tersebut agar pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemutusan akses konten.
"Yang saat ini bahkan pagi tadi tim kami sedang menyelesaikan mekanismenya untuk melakukan notifikasi publik, bagaimana kita memberikan informasi kepada publik, membuka informasi kepada publik terkait dengan pemutusan akses ini," jelasnya.
Menurut Mediodecci, keterbukaan informasi tersebut juga penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah suatu konten benar-benar dibatasi atas permintaan Komdigi atau merupakan tindakan moderasi dari platform digital.
Dijelaskannya, setiap platform memiliki mekanisme pemberitahuan tersendiri ketika konten dibatasi atas permintaan pemerintah. Pada platform X, pengguna akan menerima notifikasi yang menyebut kontennya diminta untuk dihapus atas permintaan Komdigi.
Sementara untuk platform Meta, akan muncul keterangan bahwa konten tersebut dibatasi dengan mencantumkan Komdigi sebagai pihak yang meminta pembatasan.
Mediodecci juga mempersilakan masyarakat melaporkan apabila merasa kontennya keliru dibatasi. Komdigi akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap laporan tersebut.
Dia mencontohkan kasus media Magdalene yang sebelumnya mengalami pembatasan konten setelah adanya aduan masyarakat. Setelah diketahui bahwa konten tersebut merupakan produk pers, Komdigi melakukan pemulihan akses.
"Kita proses normalisasi. Kenapa demikian? Karena konten pers ada di bawah kewenangan UU Pers, bukan UU ITE," katanya.
Ia menegaskan, sengketa terhadap konten yang diproduksi pers akan diserahkan kepada Dewan Pers untuk diselesaikan sesuai mekanisme dalam Undang-undang Pers.
Komdigi, lanjutnya, juga terus mengevaluasi proses moderasi konten untuk mengantisipasi kesalahan pembatasan atau false positive. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi para verifikator dalam memeriksa konten, khususnya yang berkaitan dengan disinformasi dan ujaran kebencian.
