Bet4cuci Free Msys2 Sports We Would Like Interface Fans Link

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pencegahan stunting. Salah satunya, persoalan yang berakar dari lingkungan keluarga.

Wihaji mengatakan, sebagian keluarga merasa malu jika dikategorikan sebagai keluarga risiko stunting (KRS). Kondisi tersebut membuat mereka enggan membawa anak ke posyandu karena khawatir mendapat stigma.

“Kadang malu di lini lapangan itu kalau dikatakan keluarga risiko stunting. Ada juga yang tidak mau membawa ke posyandu, nanti dipersepsikan sebagai keluarga risiko stunting. Ini tantangan. Karena apa? Ini perlu edukasi, gara-gara malu jangan sampai nanti selama dua tahun atau baduta jadi masalah,” kata Wihaji saat memberikan penjelasan kepada media di Hotel Bidakara, Kamis (5/11/2026).

Wihaji menuturkan, tantangan lain juga muncul di tingkat pemerintah daerah. Menurut dia, ada pemerintah daerah yang enggan mengakui tingginya jumlah keluarga berisiko stunting di wilayahnya.

“Ada juga pemerintah daerah yang sama, yang tidak mau mengakui. Saat akan ditangani mereka bilang, ‘Enggak, di tempat saya enggak tinggi kok, di tempat saya rendah’. Hal-hal seperti itu terkadang jadi tantangan buat kita,” jelas Wihaji.

Dia menegaskan, keluarga berisiko stunting menjadi salah satu prioritas penanganan. Sebab, menurut Wihaji, tingkat pemulihan anak yang sudah mengalami stunting tidak mudah.

“Kalau sudah stunting, yang bisa disembuhkan cuma 20%. Jangan sampai nanti lewat. Karena kalau sudah stunting, berarti dari 100% yang stunting misalnya, yang disembuhkan cuma 20%, kasihan,” kata Wihaji.

Selain itu, Wihaji menyebut pemerintah juga menghadapi tantangan ketika harus meyakinkan keluarga yang menyangkal kondisi risiko stunting yang mereka alami.

Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti air bersih, juga dapat memperlambat pelaksanaan intervensi bagi keluarga yang menjadi prioritas.

“Tentu ada beberapa yang perlu kita kasih penekanan, intervensi spesifik. Tapi karena keterbatasan, kemudian begini, ada beberapa yang menjadi prioritas yang harusnya cepat, jadi agak lambat. Misalnya, banyak karena terjadi kekurangan air bersih,” ujar Wihaji.

Wihaji mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah membangun pemahaman dan keyakinan masyarakat melalui edukasi. Dengan begitu, keluarga diharapkan lebih terbuka terhadap kondisi yang dihadapi dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

“Edukasi inilah yang dilakukan oleh para petugas di lini lapangan secara terus-menerus sebagai solusi dari tantangan tersebut,” tandas Wihaji.