Bursa Malaysia Assist Klci For Moved Permanently Redirecting Individual Essential

Liputan6.com, Jakarta -Hidayat Nur Wahid (HNW) membantah pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR RI berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, surat pengunduran dirinya telah diajukan sejak 31 Oktober 2026.

Hidayat mengungkapkan, keputusan mundur dilatarbelakangi keinginannya mendorong regenerasi kepemimpinan MPR setelah dua periode menduduki posisi wakil ketua.

“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu,” kata Hidayat dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Menurut Hidayat, surat pengunduran dirinya telah dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026. Namun, pimpinan MPR memerlukan waktu untuk mengkaji permohonan tersebut karena dinilai sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026). Kini, surat pengunduran dirinya telah diterima.

“Karena ini dinilai hal yang sama sekali baru, belum pernah kejadian sebelumnya, pimpinan MPR memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Hidayat menuturkan, keinginan melepas jabatan pimpinan MPR sebenarnya sudah muncul sejak periode 2019–2024. Saat itu, ia meminta agar tidak lagi ditempatkan sebagai pimpinan MPR, tetapi partai tetap memberikan penugasan tersebut.

Permintaan serupa kembali disampaikan pada 2024. Namun, Hidayat kembali dipercaya menduduki kursi Wakil Ketua MPR.

Kini, ia menilai sudah saatnya PKS menghadirkan figur baru dalam jajaran pimpinan lembaga negara tersebut.

“Saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR. Karena saya kan sudah dua periode ya,” ujarnya.

Keinginan tersebut mendapat persetujuan pimpinan PKS. Partai kemudian menunjuk Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman sebagai penggantinya.

Hidayat mengatakan, surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Ketua MPR juga ditembuskan kepada Presiden PKS. Partai selanjutnya menggelar rapat internal untuk menentukan pengganti sekaligus penugasan barunya.

Setelah mundur dari pimpinan MPR, Hidayat akan lebih berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. PKS berencana menugaskannya sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Menurut Hidayat, penugasan tersebut sejalan dengan kiprahnya selama ini dalam diplomasi parlemen, termasuk upaya memperkuat kerja sama internasional dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Meski melepas jabatan Wakil Ketua MPR, Hidayat memastikan dirinya tetap menjadi anggota MPR karena masih berstatus sebagai anggota DPR RI.

“Karena kalau anggota DPR itu kan otomatis anggota MPR ya. Otomatis saja, cuman memang tidak lagi sebagai pimpinan MPR,” katanya.

Terkait pergantian pimpinan, Hidayat menjelaskan bahwa setelah menerima surat pengunduran dirinya, pimpinan MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada PKS atau fraksinya untuk mengajukan nama pengganti.

Selanjutnya, proses pergantian akan mengikuti mekanisme kelembagaan MPR, termasuk pengambilan sumpah jabatan bagi wakil ketua yang baru.

Hidayat kembali menegaskan bahwa kronologi pengunduran dirinya menunjukkan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan isu pemakzulan Gibran yang belakangan ramai diperbincangkan.

“Surat saya sampaikan tanggal 31, kemudian tanggal 4 November itu sudah dirapat oleh pimpinan MPR, kemudian finalisasi rapatnya adalah tanggal 10 November. Jadi enggak ada, enggak ada enggak ada hubungannya,” tegas Hidayat.