Play Wild West Hunters Lottery Wild West Gold Dark Gaming Dime

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan kekerasan seksual menyeret seorang dosen Universitas Lampung (Unila) berinisial RF terus menjadi sorotan. Kali ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-LBH Bandar Lampung membuka posko pengaduan sekaligus menawarkan pendampingan hukum bagi korban maupun keluarga korban.

Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya dugaan bahwa korban dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus negeri tersebut tidak hanya satu orang.

Pengacara Publik YLBHI-LBH Bandar Lampung, Sapto Aji Prabowo mengecam keras dugaan kekerasan seksual yang kembali mencoreng lingkungan akademik.

Dia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan sebatas formalitas administratif atau justru ditutup-tutupi demi menjaga nama baik universitas.

"Nama baik universitas tidak dibangun dengan menutupi persoalan demi reputasi, melainkan dengan keberanian mengakui, menyelesaikan, dan mencegah ketidakadilan," kata Prabowo, Selasa (10/11/2026).

Menurut Prabowo, pembukaan posko pengaduan itu menjadi langkah penting untuk memberikan ruang aman bagi korban lain mungkin mengalami kejadian serupa, tetapi belum berani menyampaikan pengalamannya.

Berdasarkan informasi dihimpun, menurut Prabowo, dugaan kekerasan seksual tersebut dialami seorang mahasiswi saat mendatangi ruangan dosen berinisial RF untuk mengurus tanda tangan berkas seminar hasil tesis. RF diketahui juga menjabat sebagai Ketua Program Studi di lingkungan Unila.

"Dalam pertemuan tersebut, oknum dosen itu diduga melontarkan sejumlah perkataan yang membuat korban tidak nyaman. Terduga pelaku juga disebut mengajak korban bertemu di luar lingkungan kampus. Tidak hanya itu, RF diduga melakukan kontak fisik tanpa persetujuan korban. Tindakan tersebut di antaranya memegang pipi, mengelus telinga, memeluk hingga mencium korban," tutur dia.

Dia menilai, dugaan tindakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Terlebih, terdapat relasi kuasa antara dosen yang memiliki kewenangan akademik dengan mahasiswa yang membutuhkan pelayanan dan persetujuan akademik.

LBH Bandar Lampung menilai kampus memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan lingkungan pendidikan terbebas dari kekerasan seksual. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Kedua regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan penanganan kasus, perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta pemenuhan hak akademik korban. Atas dasar itu, LBH Bandar Lampung mendesak pimpinan Unila segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).

Pihak kampus juga diminta menjamin perlindungan menyeluruh terhadap korban dan pelapor dari segala bentuk intimidasi maupun tindakan represif.

"Selain itu, kami mendesak agar proses hukum tetap berjalan secara transparan apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kinerja satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus juga harus segera dilakukan," tegas dia.

LBH Bandar Lampung bahkan meminta kampus memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tetap sebagai dosen apabila pihak yang dilaporkan terbukti melakukan kekerasan seksual.

"Jabatan bukan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban, dan institusi tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual," tandasnya.