Ebanker Pro Corporate Pro Internet Kelola Usaha Lebih Waiting Any 603

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Penganugerahan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.

Salah satu tokoh yang menerima gelar tersebut adalah Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto.

Selain Margono, ada 18 tokoh lainnya juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Mereka di antaranya Jenderal Hoegeng, AM Sangadji, Kiai Modjo, hingga Frans Seda.

Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Margono Djojohadikusumo telah diajukan sejak Maret 2025. Rekomendasi tersebut kemudian diteruskan oleh Gubernur Jawa Tengah hingga diterima Kementerian Sosial pada 6 April 2026.

Margono dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ekonomi dan pemerintahan Indonesia. Namanya lekat dengan pendirian Bank Negara Indonesia (BNI). Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama dan menjadi salah satu tokoh yang menginisiasi penggunaan hak angket DPR pada era 1950-an.

Berikut profil Margono Djojohadikoesoemo, kakek Presiden Prabowo Subianto yang kini dianugerahi gelar Pahlawan Nasional:

Latar Belakang dan Pendidikan

Dikutip dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Banyumas, Raden Mas Margono Djojohadikusumo lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894. Dia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang kuat dalam lingkungan pemerintahan tradisional. Ayahnya merupakan seorang asisten wedana di Banyumas.

Margono juga memiliki garis keturunan yang terhubung dengan Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendidikan dasarnya ditempuh di Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas, sekolah dasar pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dia tercatat menempuh pendidikan di sekolah tersebut pada 1900 hingga 1907.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Margono dipercaya menduduki sejumlah posisi penting dalam pemerintahan. Dia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama.

Posisi tersebut menjadi salah satu peran penting Margono dalam membantu membangun sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Salah satu kontribusi terbesar Margono adalah perannya dalam mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI). Dia mengusulkan pembentukan bank sentral atau bank sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Usulan tersebut mendapat mandat dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada 16 September 1945, Margono ditugaskan mempersiapkan pembentukan bank sirkulasi milik negara.

Selanjutnya, pada 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan pembentukan sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi.

Proses tersebut berlanjut hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1946 pada 15 Juli 1946 tentang pendirian Bank Negara Indonesia. Margono kemudian ditunjuk sebagai direktur utama pertama BNI.

Selain kiprahnya di sektor perbankan dan pemerintahan, Margono juga tercatat dalam sejarah parlemen Indonesia. Dia menjadi salah satu tokoh yang menginisiasi penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada era 1950-an.

Usulan tersebut berawal dari resolusi yang diajukan Margono agar DPR melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah terkait perolehan dan penggunaan devisa.

Panitia angket kemudian dibentuk dengan anggota sebanyak 13 orang dan Margono dipercaya menjadi ketuanya. Panitia tersebut bertugas menyelidiki keuntungan dan kerugian penerapan kebijakan devisa berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Devisen 1940 beserta perubahannya.