Portal Rasmi Malaysia Katalaluan Rasmi Dokumen Ini Setelah Utama Penyediaan

Tujuan tujuan penyediaan manual pengguna ini Manual Induk Portal Rasmi Manual Sila Rujuk Membolehkan Pihak adalah untuk membantu pengguna sistem memahami proses kerja dan penggunaan bagi setiap modul di dalam sistem ini dokumentasi ini akan menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk menggunakan sistem ini manual ini merupakan bahan rujukan atau panduan untuk menggunakannya.

Portal rasmi jabatan pendaftaran pertubuhan malaysia, panduan pengguna sistem elektronik jabatan pendaftaran pertubuhan malaysia eroses, panduan pengguna eroses Panduan Eroses Perlu Jawatankuasa Www Lupa Katalaluan Langkah Setuju upload, lupa katalaluan sistem eroses apa perlu saya lakukan 1 buka url www eroses gov my 2 klik pada pautan lupa katalaluan 3 masukkan jenis pengenalan diri no pengenalan diri dan email yang didaftarkan dan klik hantar 4 email menukar katalaluan akan dihantar secara automatik ke alamat email yang dimasukkan 5.

Portal Rasmi Jabatan Induk Apa Panduan Pengguna Selamat Buka Registering

Jabatan Manual Induk Saya Pengguna Lupa Katalaluan Bekerja Yang pendaftaran pertubuhan malaysia, dokumen ini merupakan panduan pengguna untuk sistem elektronik pengurusan pertubuhan eros di jabatan pendaftaran pertubuhan malaysia yang merangkumi pendaftaran akaun pendaftaran pertubuhan dan maklumat berkaitan permohonan.

Eroses is an electronic system for registering and utilizing services of the registry of societies malaysia, dokumen ini adalah panduan pengguna untuk sistem elektronik pengurusan pertubuhan eroses oleh jabatan pendaftaran pertubuhan malaysia Pdf Manual Gov Perlu Perlu Lupa Katalaluan Kemudian Dihantar Masukkan yang mencakup langkah langkah mendaftar akaun pengguna dan permohonan berkaitan pertubuhan baru.

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Lakukan Katalaluan Tujuan Tujuan Penyediaan Menerangkan Menerangkan

Panduan eroses pendaftaran pertubuhan, www eroses Panduan Pengguna Lupa Url Pendaftaran Dokumen Ini Adalah Seliaan Bawah Registry gov my, selamat datang ke portal rasmi jabatan pendaftaran pertubuhan malaysia sila klik pautan di bawah untuk akses ke portal dan sistem di bawah seliaan jppm utama eroses semakan.

Pdf manual pengguna sistem semakan ahli jawatankuasa bagi pertubuhan, pengguna perlu klik pada butang lupa kata laluan yang terdapat di halaman pertama di dalam sistem eroses kemudian ikut arahan Manual Induk Induk Katalaluan Panduan Ini Seperti Setelah Penggunaan yang diminta bagi membolehkan pembaharuan kata laluan yang baru kata laluan sementara akan diemelkan ke alamat emel berdaftar pengguna.

Panduan pengguna eroses, panduan untuk dftar pertubuhan, lupa katalaluan sistem eroses apa perlu saya lakukan 1 buka url Panduan Untuk Dftar Perlu Upload Dokumen Ini Dihantar Butang Berdaftar www, panduan ini memberikan petunjuk penggunaan sistem elektronik pengurusan pertubuhan eroses yang dikendalikan oleh jabatan pendaftaran pertubuhan malaysia.

Panduan Pengguna Eroses Pengguna Untuk Dftar Panduan Ini Memberikan Setiap Berkaitan

Manual induk, sila rujuk panduan pengguna 3 setelah log masuk terma penggunaan akan dipaparkan dan klik setuju 4 maklumat diri tertera seperti di atas 7 f nota penting pendaftaran pertubuhan mestilah didaftarkan Panduan Eroses Url Ahli Pdf Pengguna Perlu Alamat Langkah Tujuan oleh setiausaha pertubuhan modul ini memerlukan kelulusan dari pihak jppm negeri pertubuhan 5 hari bekerja pendaftaran pertubuhan memerlukan.

Daftar negara yang melarang vape beserta sanksinya, dari Singapura hingga Meksiko, serta sikap Indonesia soal larangan total vape.

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah negara yang melarang vape terus bertambah seiring meningkatnya kekhawatiran soal dampak kesehatan, terutama bagi remaja. WHO mencatat, per Desember 2025 sudah ada 42 negara yang melarang rokok elektrik (e-cigarette), sedangkan 24 negara melarang produk tembakau yang dipanaskan.

Larangan itu bukan sekadar imbauan. Singapura, Thailand, India, Vietnam, Brasil, hingga Meksiko menerapkan aturan tegas yang mencakup produksi, impor, dan penjualan, bahkan di sejumlah negara turut menjerat pengguna dengan denda hingga hukuman penjara. Bagi pelancong, perbedaan aturan ini penting dipahami agar tidak berurusan dengan hukum di negeri orang.

Di Indonesia, vape belum dilarang total. Namun, wacana pelarangan menguat setelah Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli 2026 meminta larangan total diterapkan jika kajian pemerintah menunjukkan vape lebih banyak berisiko dan terus menjadi pintu masuk narkotika jenis baru. Berikut Liputan6.com mengulas lengkap dari berbagai sumber soal negara yang melarang vape serta posisi Indonesia, Senin (2/11/2026).

Berapa Negara yang Melarang Vape Menurut WHO?

WHO menyebut 42 negara kini melarang e-cigarette, sementara 24 negara melarang produk tembakau yang dipanaskan. Angka ini lebih tinggi dibanding data WHO pada awal 2024 yang menyebut sekitar 35 negara. Salah satu negara yang baru menerapkan larangan adalah Vietnam, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

Selain larangan total, makin banyak negara memilih mengatur. Laporan WHO tentang epidemi tembakau global 2025 mencatat jumlah negara yang mengatur atau melarang ENDS naik dari 122 pada 2022 menjadi 133 pada 2024. Di negara lain, e-cigarette diatur sebagai produk konsumen, produk farmasi, atau produk tembakau, bahkan ada yang belum mengaturnya sama sekali.

WHO menegaskan e-cigarette berbahaya bagi kesehatan dan tidak aman. Sebagai produk konsumen, e-cigarette belum terbukti efektif membantu berhenti merokok di tingkat populasi, dan studi epidemiologi berkualitas tinggi menunjukkan penggunaannya meningkatkan peluang remaja nonperokok beralih ke rokok konvensional hampir tiga kali lipat.

WHO meminta negara yang melarang penjualan memperkuat penegakan, sedangkan negara yang mengizinkan diminta mengatur ketat, termasuk melarang semua rasa, membatasi nikotin, dan memajaki produk.

Daftar Negara yang Melarang Vape dan Sanksinya

Tidak semua larangan identik. Ada negara yang menyasar rantai pasok dari produksi hingga impor, ada pula yang turut menjerat pengguna. Berikut enam negara yang aturannya terdokumentasi pada sumber resmi pemerintah, otoritas kesehatan, dan WHO.

  1. Singapura. Kementerian Kesehatan (MOH) menegaskan vape dilarang. Membeli, memiliki, dan menggunakan e-vaporiser merupakan pelanggaran, begitu pula mengimpor, mendistribusikan, dan menjualnya. Sejak 1 September 2025, penalti bagi pengguna dinaikkan pelanggar ketiga kali dan seterusnya diproses di pengadilan dengan denda hingga S$ 2.000. Warga asing yang kedapatan membawa vape akan disita barangnya dan dikenai Notice of Composition, sedangkan warga asing yang dihukum dapat dideportasi dan dilarang masuk kembali. Mulai 1 Mei 2026, Tobacco and Vaporisers Control Act berlaku untuk memperkuat penindakan, termasuk terhadap vape berisi etomidate.
  2. Thailand. Larangan berlaku sejak 2014 dengan alasan kesehatan dan kekhawatiran vape menarik anak muda untuk merokok, menurut Kedutaan Besar Thailand di London. Pengguna dapat ditangkap, dipenjara, atau didenda beberapa kali lipat dari nilai barang, baik warga Thailand maupun warga asing. Wisatawan diimbau tidak membawa e-cigarette maupun cairannya.
  3. India. Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019 melarang produksi, manufaktur, impor, ekspor, pengangkutan, penjualan, distribusi, penyimpanan, dan iklan e-cigarette. Pemerintah India beralasan ingin melindungi anak muda dari risiko kecanduan. Pelanggaran pertama diancam penjara hingga satu tahun atau denda hingga Rs100.000, sedangkan pelanggar berulang hingga tiga tahun atau Rs500.000 [perlu verifikasi]. Penegakan berada di tangan negara bagian dan wilayah persatuan.
  4. Vietnam. Resolusi Majelis Nasional 173/2024/QH15 melarang produksi, perdagangan, impor, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan e-cigarette serta produk tembakau yang dipanaskan sejak 1 Januari 2025. WHO menyambut langkah tersebut dan mendorong agar larangan konsisten di seluruh peraturan.
  5. Brasil. Badan pengawas Anvisa melalui RDC 855/2024, berlaku sejak 2 Mei 2024, melarang pembuatan, impor, penjualan, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan iklan perangkat rokok elektrik. Pada Juni 2026, Anvisa bersama Receita Federal menyita lebih dari 25 ribu rokok elektrik dalam operasi nasional.
  6. Meksiko. Dekret yang terbit di Diario Oficial de la Federación pada 17 Januari 2025 memasukkan larangan vape dan rokok elektrik ke Konstitusi dan berlaku sehari setelahnya. Reformasi Ley General de Salud yang disetujui Desember 2025 kemudian menetapkan pidana penjara satu hingga delapan tahun dan denda hingga 234.620 peso.

Posisi Indonesia: Belum Dilarang Total, tapi Aturan Makin Ketat

Hingga kini vape di Indonesia masih legal dan diatur. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyamakan pengendalian rokok elektrik dengan produk tembakau, mulai dari larangan menjual kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, larangan mesin layan diri, hingga pembatasan iklan dan kewajiban peringatan kesehatan bergambar, sebagaimana dijelaskan Kementerian Kesehatan.

Dorongan untuk melangkah lebih jauh menguat karena temuan penyalahgunaan vape sebagai media narkotika cair. Berikut perkembangan terbarunya:

  • 28 November 2025: Etomidate resmi masuk Narkotika Golongan II melalui Permenkes Nomor 15 Tahun 2025.
  • April 2026: BNN mengusulkan larangan vape beserta likuidnya dalam RUU Narkotika dan Psikotropika saat rapat bersama DPR.
  • April–Juli 2026: Kemenkes menyatakan tengah menyiapkan implementasi aturan rokok elektrik berdasarkan PP 28/2024 yang ditargetkan mulai Juli 2026 [perlu verifikasi status terkini].
  • 23 Juli 2026: Presiden Prabowo, lewat sambutan yang dibacakan Menko Polkam Djamari Chaniago, memerintahkan kajian ulang tata kelola vape dan tidak ragu menerapkan larangan total jika risikonya terbukti lebih besar.
  • 30 Oktober 2026: Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri SE/9/X/2026 yang melarang seluruh personel menggunakan vape, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, untuk mencegah penyalahgunaan narkotika cair.

Hingga 2 November 2026, belum ada keputusan resmi pelarangan total vape secara nasional, dan pemerintah masih menunggu hasil kajian lintas kementerian [perlu verifikasi sebelum tayang].

Mengapa Banyak Negara Melarang Vape?

Alasan utama adalah kesehatan generasi muda. Menurut WHO, nikotin sangat adiktif dan paparan pada masa remaja dapat memengaruhi perkembangan otak, termasuk kemampuan atensi dan belajar. Emisi e-cigarette juga mengandung zat beracun, sebagian di antaranya diketahui memicu kanker serta meningkatkan risiko gangguan jantung dan paru. Otoritas kesehatan Amerika Serikat (CDC) mencatat 2.807 kasus cedera paru terkait vape (EVALI) per Februari 2020, termasuk 68 kematian.

Setiap negara punya penekanan berbeda. India menyoroti risiko kecanduan dan potensi vape menjadi pintu masuk ke rokok konvensional, Thailand menyoroti daya tariknya bagi anak muda, sementara Indonesia kini menyorot penyalahgunaan vape sebagai media narkotika cair seperti etomidate.

Tidak semua negara memilih jalur larangan. WHO mencatat sebagian negara meregulasi vape sebagai produk konsumen, farmasi, atau tembakau, dan menyarankan agar e-cigarette yang dipakai untuk berhenti merokok diatur sebagai obat, bukan produk konsumen.

Penegakan juga menjadi tantangan: otoritas Singapura mencatat sebagian pengguna tetap membeli vape secara daring, lewat aplikasi pesan, atau saat bepergian ke luar negeri. Bagi perokok yang ingin berhenti, WHO menganjurkan layanan terbukti seperti konseling dan terapi pengganti nikotin. Informasi ini bukan pengganti konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional.

Pertanyaan Seputar Negara yang Melarang Vape

1. Berapa negara yang melarang vape? Menurut WHO, per Desember 2025 ada 42 negara yang melarang e-cigarette dan 24 negara yang melarang produk tembakau yang dipanaskan. Angka ini dapat berubah seiring pembaruan aturan di tiap negara.

2. Apakah vape dilarang di Indonesia? Belum dilarang total. Vape diatur lewat PP 28/2024, antara lain larangan penjualan kepada orang di bawah 21 tahun dan pembatasan iklan. Wacana larangan total masih dikaji pemerintah, sementara Polri melarang personelnya menggunakan vape sejak 30 Oktober 2026.

3. Bolehkah membawa vape ke Singapura atau Thailand? Tidak. Singapura melarang vape dan menyita barang wisatawan yang kedapatan membawanya, sedangkan Thailand menyatakan e-cigarette ilegal bagi warga lokal maupun asing dengan ancaman penahanan atau denda.

4. Mengapa banyak negara melarang vape? Alasan utamanya adalah kesehatan, terutama risiko kecanduan nikotin dan meningkatnya penggunaan di kalangan remaja. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, juga menyoroti penyalahgunaan vape sebagai media narkotika cair.

5. Apakah vape efektif untuk berhenti merokok? WHO menyatakan e-cigarette sebagai produk konsumen belum terbukti efektif membantu berhenti merokok di tingkat populasi. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk metode berhenti merokok yang terbukti.

Baca informasi kesehatan terbaru di Kesehatan Liputan6