Projek Luar Adun Bilion Khas Rjl 5 Mewujudkan Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta -Advokat dalam kasus perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi, Junaedi Saibih mengajukan gugatan praperadilan untuk meminta ganti rugi senilai Rp 100,2 miliar dan hak untuk dilupakan (right to be forgotten).

Langkah ini diambil setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas vonis bebas Saibih dalam kasus perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi. Yakni tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, serta perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng.

Gugatan yang diajukan Junaedi Saibih tersebut terdaftar dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rencananya sidang perdana berlangsung pada Selasa (24/11/2026).

"Hari ini saya mendaftarkan permohonan rehabilitasi yang di dalamnya termasuk juga minta ganti rugi dan juga terkait dengan pelaksanaan right to be forgotten yang ada dalam putusan saya," ujar Saibih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dalam gugatannya, terdapat dua pihak yang menjadi termohon, yakni Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Saibih menilai dua pihak tersebut sebagai pihak bertanggung jawab atas perkara yang menjeratnya.

"Jaksa Agung saya minta untuk terkait right to be forgotten, memerintahkan kepada Jamdatun untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu terhadap penyelenggara sistem elektronik untuk kemudian melakukan erasure (penghapusan) terhadap berita yang terkait dengan berita saya," ungkap Saibih.

"Yang kedua, itu saya mengajukan termohonnya adalah Menteri Keuangan untuk kemudian melakukan pembayaran atas ganti kerugian yang sudah saya terima," sambungnya.

Terkait ganti rugi, Saibih mengajukan permohonan sebesar Rp 100,2 miliar. Jumlah itu terdiri dari kerugian yang dialami olehnya baik secara materiil maupun imateriil.

Dosen Universitas Indonesia itu mengaku mengalami kerugian materiil senilai Rp 288.445.872 (Rp 228,4 miliar). Kerugian tersebut dihitung berdasarkan potensi pendapatan yang hilang selama 11 bulan karena menjalani proses hukum.

"Perhitungan dari penghasilan gaji yang biasa saya terima dari UI. Itu jadi ya tiap bulannya lalu kita hitung menjadi rata-rata per bulannya itu, lalu kita kalikan, kita hitung dengan perolehan yang selama saya berada dalam tahanan kurang lebih 11 bulan," jelasnya.

Sementara untuk kerugian immateriil, Saibih mengajukan permohonan ganti rugi senilai Rp 100 miliar.

"Saya mengajukan imateriil, ya. Imateriil namun memang kita ajukan saja, gitu kan, terkait dengan imateril meskipun secara teori, ya, yang namanya dalam pidana tuh enggak bisa imateriel, hanya materiel. Tapi tetap kita ajukan yang imateril," ucapnya.

Sebelumnya Junaedi Saibih selaku advokat buzzer Adhiya Muzzaki, dan Direktur JakTV Tian Bahtiar, didakwa melakukan perintangan penyidikan pada tiga perkara korupsi. Dia dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.

Pada Februari 2026, Junaedi Saibih diputuskan bebas dari dakwaan kasus tersebut. Majelis hakim Tipikor Jakarta menyatakan jaksa penuntut umum (JPU) gagal membuktikan meeting of mind atau kesamaan pikiran terkait perbuatan Junaedi dalam perkara suap tersebut.

Putusan itu membuat tuntutan jaksa terkait pencabutan izin advokat serta pemecatan Junaedi sebagai dosen Universitas Indonesia dinyatakan gugur. Majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak Junaedi dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya.

Kejaksaan Agung kemudian sempat mengajukan kasasi atas vonis bebas Junaedi Saibih ke Mahkamah Agung (MA). Namun permohonan kasasi tersebut ditolak oleh MA pada Agustus 2026.