Faktor Penyebab Pengantar Keaktifan Analysis Untuk Mencari Juga Mempertegas

Liputan6.com, Jakarta - Persoalan warga sering kali berangkat dari kebutuhan mendasar: melanjutkan pendidikan, memperoleh bantuan sosial, mengurus dokumen, hingga mendapatkan bahan bakar untuk bekerja. Membuka jalan agar persoalan tersebut sampai kepada pemerintah menjadi salah satu agenda Gibran Rakabuming Raka selama menjabat wakil presiden.

Melalui Lapor Mas Wapres dan dialog dalam kunjungan daerah, Gibran menyerap keluhan masyarakat untuk diteruskan kepada instansi terkait. Rangkaian kegiatan itu menjadi bagian dari dukungannya terhadap pelayanan publik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lapor Mas Wapres diumumkan pada 10 November 2024 dan mulai menerima pengaduan keesokan harinya. Sejak awal, masyarakat diberikan pilihan menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui WhatsApp.

Pembukaan Lapor Mas Wapres berlangsung pada pekan-pekan awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Kanal tersebut menyediakan akses tambahan bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Menurut rilis Sekretariat Wakil Presiden tertanggal 19 November 2024, lebih dari 350 pengaduan langsung telah diterima pada tahap awal layanan. Persoalan tanah atau lahan mendominasi, disertai laporan mengenai pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial.

Pada hari yang sama, Gibran menyerahkan bantuan kemasyarakatan sebagai salah satu tindak lanjut pengaduan. Penanganannya mencakup bantuan penebusan ijazah sekolah, asistensi pemrosesan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, dan pendampingan program disabilitas.

“Ini dari Presiden,” tutur Gibran ketika menyerahkan bantuan, sebagaimana dimuat dalam rilis resmi Setwapres.

Penanganan laporan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan atas persoalan warga. Petugas menginventarisasi dan memverifikasi aduan sebelum menindaklanjuti secara langsung atau meneruskannya kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan saat itu, Hasan Nasbi, menjelaskan hubungan Lapor Mas Wapres dengan kanal pengaduan pemerintah yang sudah tersedia.

“Jadi ini memperkuat, bukan menggantikan,” ungkap Hasan dalam keterangan pers pada 19 November 2024.

Hasan menjelaskan bahwa laporan yang diterima melalui layanan tersebut juga dicatat dalam sistem LAPOR!. Sementara itu, Gibran meminta pimpinan instansi terkait segera menangani pengaduan sesuai peraturan yang berlaku.

Mekanisme tersebut menempatkan koordinasi sebagai bagian penting pelayanan. Keluhan yang masuk perlu diterjemahkan menjadi langkah penanganan oleh lembaga yang tepat, dengan perkembangan yang dapat dikomunikasikan kembali kepada pelapor.

Dalam refleksi satu tahun yang diterbitkan pada 27 November 2025, Setwapres mencatat 16.505 laporan masuk dari berbagai daerah. Substansinya mencakup pendidikan, sosial, lingkungan, hingga pertanahan.

Menurut rilis tersebut, seluruh laporan telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Status ditindaklanjuti itu perlu dibedakan dari penyelesaian akhir setiap persoalan.

Hingga 10 November 2025, sebanyak 66,07 persen laporan disampaikan melalui WhatsApp. Data tersebut memperlihatkan besarnya penggunaan kanal digital dalam layanan pengaduan ini.

Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menyampaikan bahwa Gibran juga mengarahkan pengembangan layanan agar masukan masyarakat dapat digunakan dalam perumusan kebijakan.

“Beliau (Wapres Gibran) mengarahkan kepada kita untuk terus dioptimalkan peta jalan dari Lapor Mas Wapres ini sebagai muatan dalam memformulasi kebijakan,” jelas Al Muktabar.

Rilis yang sama mendokumentasikan penanganan laporan Dinda Rosita, mahasiswi Universitas Widyagama Malang yang terkendala tunggakan biaya pendidikan. Aduannya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk diverifikasi. Setelah pemeriksaan, Baznas Kabupaten Blitar menyalurkan bantuan pendidikan langsung kepada perguruan tinggi.

Setwapres turut menyebut pengembangan LMW 2.0 yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! untuk mendukung pelimpahan laporan kepada instansi berwenang.

Penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui pertemuan langsung di daerah. Pada 26 Oktober 2026, Gibran menemui nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Akses solar menjadi salah satu persoalan yang dibicarakan. Seorang nelayan bernama Temu menyampaikan bahwa keterbatasan solar bersubsidi masih menjadi kendala bagi kapal berukuran 30 gross tonnage atau GT ke bawah.

“Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tegas Gibran dalam rilis Setwapres.

Untuk menindaklanjutinya, Gibran meminta Staf Khusus Wapres Tina Talisa mengawal distribusi solar bersubsidi. Ia juga meminta pendataan nelayan yang belum memperoleh surat rekomendasi pembelian solar agar persoalannya diteruskan kepada BPH Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain bahan bakar, dialog mencakup kebutuhan layanan desa, bantuan sosial, serta air bersih. Gibran meminta perwakilan nelayan mencatat kontak pejabat pendamping agar perkembangan penanganan dapat dipantau setelah kunjungan.

Selama sekitar dua tahun menjabat sebagai wakil presiden, Gibran memperlihatkan pendekatan kerja yang menempatkan pengaduan dan dialog langsung sebagai bagian dari dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari membuka Lapor Mas Wapres hingga mendengarkan keluhan nelayan, ia mengambil peran dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berwenang menanganinya.

Sepak terjang tersebut meninggalkan catatan tentang pentingnya akses komunikasi antara warga dan pemerintah. Lapor Mas Wapres menjadi salah satu inisiatif yang menandai masa jabatannya, sekaligus menunjukkan bahwa mendengar aspirasi merupakan awal dari pekerjaan yang lebih panjang: memastikan keluhan memperoleh tindak lanjut dan penyelesaian yang dirasakan masyarakat.